RADAR GRESIK – Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir (PA) fraksi mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 telah digelar. Seluruh fraksi sepakat memberikan beberapa catatan penting terhadap kinerja pemerintah daerah, sebagai masukan untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan komitmen DPRD terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta harapan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD ke depan dapat lebih optimal.
Ketua Fraksi PDIP Gresik, Noto Utomo, menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sembilan kali berturut-turut merupakan prestasi administratif yang patut dihargai. Namun, Noto mengingatkan bahwa capaian teknis ini bukan jaminan keberhasilan pembangunan substansif di tengah masyarakat.
Noto menyoroti perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerataan manfaat pembangunan yang lebih dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 92 sekolah yang belum memenuhi syarat, baik dari segi jumlah murid yang sangat sedikit maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang tertinggal. Selain itu, angka stunting juga masih menjadi persoalan serius, meskipun telah mengalami penurunan.
"Agar pemerintah dapat menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan yang telah fraksi sampaikan," tegas Noto.
Senada dengan PDIP, Ketua Fraksi Gerindra, Nur Saida, mendorong dilakukannya evaluasi potensi serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. Ia bahkan mengusulkan pengembangan parkir berlangganan sebagai sumber PAD baru, yang telah diterapkan di beberapa daerah.
Nur Saida juga menyoroti Dinas Pendidikan terkait sisa anggaran hibah nonformal serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang belum terserap optimal. Ia mendesak penanganan serius terhadap sekolah dengan murid minim serta verifikasi keberadaan TPQ agar bantuan hibah lebih tepat sasaran.
"Pemerintah harus melakukan percepatan penanggulangan banjir dengan melakukan 'jemput bola', baik dengan anggaran Provinsi ataupun pusat," jelas Nur Saida.
Ia juga menggarisbawahi bahwa belanja modal harus dibarengi dengan perencanaan yang matang, mengingat banyak terjadi efisiensi karena proyek yang tidak selesai atau gagal lelang.
Lebih lanjut, Nur Saida menjelaskan bahwa bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, pihaknya berharap ke depan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi APBD dapat lebih baik, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
"Terutama dalam mendukung kesejahteraan rakyat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan kemandirian fiskal daerah," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dhawam, menjelaskan bahwa Rapat Paripurna ini merupakan pandangan atau pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing.
"Alhamdulillah untuk menuju Peraturan Daerah (Perda) dan nanti di Paripurna di tanggal 30 Juni 2025. Tadi dari fraksi yang disampaikan eksekutif termasuk APBD 2024 ini dan untuk next kinerja di tahun 2025. Teman-teman berharap untuk PAD dan lain-lainnya yang harus dikejar lagi oleh eksekutif," pungkas Lutfi. (jar/han)
Editor : Hany Akasah