Denpasar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk membawa layanan pertanahan ke era baru birokrasi modern. Dalam arahannya di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat (13/12), Nusron mengapresiasi Provinsi Bali sebagai pelopor penerapan layanan pertanahan elektronik di seluruh kabupaten/kota, yang telah berjalan sejak Mei lalu.
"Inovasi ini membawa layanan yang lebih cepat, sederhana, dan tetap mengutamakan keakuratan data. Bali menjadi contoh nyata bagaimana layanan publik bisa ditingkatkan demi kemudahan masyarakat," ujar Menteri Nusron.
Dengan sistem elektronik yang diterapkan di sembilan kabupaten/kota di Bali, masyarakat kini dapat mengakses layanan lebih efisien, sekaligus memastikan akuntabilitas dan transparansi. Langkah ini juga mengurangi potensi konflik atau sengketa tanah melalui penguatan manajemen risiko.
"Kita harus mengutamakan kehati-hatian. Data yang akurat dan proses yang transparan adalah kunci untuk memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Transformasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Menteri Nusron juga menekankan pentingnya manajemen risiko untuk mengantisipasi potensi konflik di masa depan, dengan tetap memastikan pelayanan berbasis kecepatan dan akurasi.
Kehadiran para pemimpin Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan dan Plt. Kepala Kanwil BPN Bali I Made Sumadra, menunjukkan sinergi yang kuat dalam merealisasikan visi ini.
Transformasi digital ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong wilayah lain di Indonesia mengikuti jejak Bali, menciptakan layanan publik yang adaptif dan modern.
Editor : Cak Fir