RADAR GRESIK - Tampaknya rencana Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama SMP Negeri dan Swasta gagal terealisasi tahun ini. Sesuai hasil dialog dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta Senin (20/5) kemarin, masih perlu ada kajian dan persiapan yang lebih matang.
Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma mengatakan pada dasarnya semua pihak sepakat dengan PPDB bersama Negeri dan Swasta.
"Hanya saja masih banyak hal yang perlu disiapkan untuk pelaksanaannya," ujar Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.
Dari hasil diskusi bersama MKKS negeri dan swasta memang adanya sejumlah hal yang tidak memungkinkan untuk disiapkan tahun ini.
"Salah satunya, terkait bantuan pemerintah terhadap siswa tidak mampu yang diterima di SMP swasta," kata Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.
Ia menjelaskan, jika nanti anak tidak mampu tidak tertampung dikuota afirmasi sekolah negeri maka otomatis mereka akan masuk sekolah swasta.
"Dikhawatirkan nantinya anak-anak tersebut tidak mampu membayar dan malah tidak sekolah," ungkap Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.
Untuk itu, maka perlu ada anggaran bantuan sosial dari pemerintah untuk mengcover biaya anak-anak tidak mampu yang diterima di sekolah swasta.
"Minimal satu tahun ajaran. Kemudian, mereka bisa dimasukkan ke dalam penerima Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pembiayaan selanjutnya," tandas Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.
Dalam dialog tersebut disepakati agar ada kajian dan persiapan lebih matang untuk menggelar PPDB bersama negeri dan swasta. Jika semuanya siap, tahun depan bisa dimulai PPDB bersama.
"Kami juga perlu menyampaikan persoalan-persoalan tersebut kepada Pemkab dan DPRD. Sehingga anggarannya bisa disiapkan tahun depan," pungkasnya.
Menurut dia, pelaksanaan PPDB bersama SMP Negeri dan Swasta ini menjadi penting untuk memastikan seluruh lulusan sekolah dasar bisa melanjutkan pendidikan.
"Sebab, tidak mungkin semua lulusan sekolah dasar tertampung di sekolah negeri karena jumlahnya terbatas. Sedangkan kalau mau sekolah di swasta, mereka tidak memiliki biaya," kata Sekretaris Dispendik Gresik Herawan Eka Kusuma.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad mengatakan pada prinsipnya pihaknya setuju dengan pelaksanaan PPDB bersama SMP negeri dan swasta.
"Namun, kami minta Dispendik mematangkan persiapan dan kajiannya," kata dia.
Banyak persoalan yang harus dibahas. Misalnya, terkait sekolah swasta di dalam lingkungan pondok pesantren. Biasanya sekolahnya hanya untuk santrinya saja.
"Jadi masih perlu kajian dan pemetaan bagaimana teknis pelaksanaannya nanti," pungkas Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muhammad. (rof)
Editor : Fahtia Ainur Rofiq