Ekonomi & Bisnis Features Gaya Hidup Hukum dan Kriminal Jatim Kebo Giras Kesehatan Kota Gresik Moncer Seru Olahraga Pendidikan Peristiwa Person of The Year Pojok Perkoro

DPRD Gresik Sampaikan 9 Catatan Terhadap Kinerja Bupati Tahun 2023, Salah Satunya Soal Mutasi

Fahtia Ainur Rofiq • Kamis, 2 Mei 2024 | 23:41 WIB
REKOMENDASI: Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah saat membacakan 9 catatan DPRD terhadap LKPj Bupati 2023.
REKOMENDASI: Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah saat membacakan 9 catatan DPRD terhadap LKPj Bupati 2023.

RADAR GRESIK - DPRD Gresik telah menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2023. Hasilnya, wakil rakyat memberikan 9 catatan perbaikan kinerja.

Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan ada 9 catatan atau rekomendasi yang diberikan terhadap LKPj Bupati Gresik tahun 2023.

"Pertama terkait mutasi. Kami minta agar disesuaikan dengan UU dan merit sytem. Sehingga ASN tetap memiliki etos kerja yang baik," ujar Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Kemudian, pihaknya meminta bupati untuk melakukan kajian mendalam dan analisis terkait kebutuhan riil masyarakat.

"Sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih optimal kepasa masyarakat," ungkap Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Selanjutnya, pihaknya meminta agar dilakukan evaluasi terhadap keberadaan BUMD yang tidak memberikan kontribusi.

"Evaluasi bisa dilakukan dengan audit dan investigasi menyeluruh untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasi BUMD," kata Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Pihaknya juga meminta agar dilakukan penertiban Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) nakal dalam menyalurkan pupuk subsidi.

"Harus ada sanksi tegas kepada gapoktan yang terbukti nakal," tandas Juru Bicara DPRD Gresik Sulisno Irbansyah.

Kemudian, pemerintah harus membuat roadmap sistem pemerintah berbasis elektronik. Yakni dengan menyedikan sarana dan prasarana serta pelatihan kepada ASN.

"Pemkab juga harus melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin. Sehingga, bantuan bisa tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan," kata dia.

Selanjutnya pemerintah perlu menambah anggaran pelatihan calon tenaga kerja. Serta anggaran kewirausahaan untuk menekan angka pengangguran terbuka. 

"Serta Dinas Pendidikan harus mencari solusi untuk mencairkan BOSDA yang tidak terealisasi," terangnya.

Ia menambahkan, Pemkab Gresik perlu mengoptimalkan sosialisasi aplikasi sistem informasi kesehatan nasional. Sehingga UHC bisa maksimal. 

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan terkait rekomendasi DPRD Gresik pihaknya meyakini hal itu merupakan wujud nyata dari perhatian dalam menjalankan fungsi pengawasan dari DPRD.

"Pemkab akan menelaah rekomendasi yang disampaikan sebagai salah satu pertimbangan utama penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang," pungkasnya. (rof)

Editor : Fahtia Ainur Rofiq
#lkpj bupati #gresik #Mutasi #DPRD GRESIK