GRESIK-Puluhan kontraktor lokal Kabupaten Gresik memilih untuk tidak mengikuti lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Kondisi ini tidak lepas dari krisis fiskal yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Para kontraktor justru banyak mencari proyek di luar Kabupaten Gresik karena dianggap lebih pasti dalam pembayaran.
Ketua Himpunan Perusahaan Kontruksi Indonesia (Hipsindo) Kabupaten Gresik, Agus Budiana mengungkapkan, memasuki semester II/2023 ini pihaknya banyak menerima keluhan dari para anggota yang khawatir proyek di lingkungan Pemkab Gresik mengalami gagal bayar seperti tahun lalu.
"Sebenarnya tahun ini pelaksana proyek di lingkungan Pemkab Gresik banyak kontraktor dari luar Gresik. Hal ini bukan karena kualitas kontraktor lokal kalah, namun kita sengaja tidak ikut tender karena khawatir kejadian seperti tahun lalu," kata Agus.
Selain itu pria yang juga pengurus Kadin Gresik itu menuturkan, saat menggelar pertemuan dengan pelaku usaha kontruksi mayoritas menyampaikan tidak berani perang harga dengan kontraktor dari luar Gresik. Bagi Agus, nilai tawar yang dipasang oleh kontraktor di luar Gresik banyak yang tidak masuk akal. Misalnya mengambil keuntungan hanya 3 sampai 5 persen. Padahal idealnya dalam dunia kontruksi margin yang diraup minimal 10 persen dari nilai kontrak.
"Sebenarnya dengan margin dibawah 5 persen kontraktor itu rugi karena kondisi di lapangan kadangkala tidak sesuai harapan. Jika sudah mengetahui kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, kontraktor ambil uang muka namun proyek tidak dikerjakan. Ini membahayakan bagi daerah," jelasnya.
Menanggapi banyaknya kontraktor dari luar Gresik yang mengerjakan proyek Pemkab, Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi (Jakon) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DCKPKP) Kabupaten Gresik, Ahmad Muzakki menyebut, sejumlah tantangan dihadapi dunia jasa kontruksi di Gresik. Salah satunya minimnya Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang kadang membuat kontraktor lokal tidak lolos dalam memenuhi syarat tender.
"Di Gresik saat ini ada 290 perusahaan jasa kontruksi. Namun dari jumlah itu hanya sekitar 20 persen saja yang memenuhi aturan syarat dan kriteria yang diminta pemerintah," kata Muzakki. (fir/han)
Editor : Hany Akasah