RADAR GRESIK – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Gresik harus menjadi perhatian serius seluruh pelaku usaha, terutama di sektor industri.
Pasalnya, limbah B3 yang tidak dikelola sesuai regulasi teknis berpotensi kuat menimbulkan pencemaran lingkungan akut serta mengancam keselamatan kesehatan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Wongso Negoro, menegaskan bahwa fokus pengawasan limbah B3 tidak boleh hanya menyasar fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
Baca Juga: Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran, DPRD Gresik Dorong Sinergi Pemdes se-Kecamatan Kedamean
Sektor manufaktur dan industri manufaktur besar juga wajib mendapat porsi perhatian ketat mengingat volume dan tingkat risiko dampak limbah yang dihasilkan jauh lebih masif.
“Pengawasan limbah B3 jangan hanya terfokus pada puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Sektor industri justru sangat penting menjadi perhatian utama karena dampak pencemaran yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar,” kata Wongso.
Menurut legislator senior tersebut, pengelolaan limbah B3 bukan sebatas pemenuhan kewajiban administrasi perusahaan di atas kertas. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan warga dan kelestarian ekosistem. Jangan sampai pesatnya pertumbuhan industri di Kota Pudak justru menyisakan residu pencemaran yang membebankan generasi masa depan.
Baca Juga: Cegah Keterlambatan Penanganan Ibu Dan Bayi, RSUD Gresik Sehati Perkuat Rujukan Lewat KASIBA
“Ini menyangkut masa depan lingkungan kita bersama, jadi harus diperhatikan sungguh-sungguh. Harapannya agar anak cucu kita kelak tetap bisa menikmati lingkungan yang bersih dan sehat,” tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi salah satu poin krusial yang disampaikan dalam kegiatan Workshop Tutorial Kewajiban Pelaporan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) melalui aplikasi Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital (SPEED). Agenda ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan transparansi para pelaku usaha dalam mengelola sekaligus melaporkan rekam jejak limbah B3 secara berkala.
Melalui integrasi platform SPEED, alur pelaporan limbah B3 kini dilakukan secara digital guna mempermudah proses pemantauan, evaluasi, serta pengawasan kinerja pengelolaan limbah oleh instansi berwenang.
Baca Juga: Kecelakaan di Jalan Dr Wahidin Kebomas, Bus Trans Jatim Sundul Mobil yang Parkir di Bahu Jalan
Digitalisasi ini diharapkan mampu mendongkrak ketertiban administrasi, menjamin akurasi data, mempermudah penelusuran alur limbah (traceability), sekaligus memperkuat aspek keterbukaan publik.
“Dalam materi workshop dipaparkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mengidentifikasi serta mencatat jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Selain itu, penyimpanan wajib sesuai standar teknis, pengangkutan harus mengandalkan vendor berizin resmi, serta pelaporannya wajib disampaikan tepat waktu sesuai periode yang ditentukan,” jelas Wongso.
Ia menambahkan, seluruh tahapan kegiatan—mulai dari pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3—harus mengantongi perizinan dan memenuhi kriteria teknis berlaku.
Baca Juga: Bukan Sekadar Rebut Juara! Ketua DPRD Gresik Cup 2026 Siap Saring Bibit Muda Menuju Liga 4
Hal itu mencakup Dokumen Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional (SLO), hingga Perizinan Berusaha sesuai bidang kegiatan. Landasan hukum ini mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021.
Tak hanya limbah aktivitas industri dan faskes, pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 dari pemukiman warga maupun pengelola kawasan tertentu turut menjadi sorotan. Pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan limbah spesifik ini wajib dieksekusi sesuai standar keselamatan.
Lebih jauh, Wongso mewanti-wanti agar kepatuhan pelaporan limbah B3 tidak berhenti sebatas penggugur kewajiban dokumen semata. Data yang diunggah harus akurat, berkas pendukung lengkap, dan aplikasi fisik di lapangan harus presisi sesuai standar baku mutu.
Baca Juga: Rekor MURI Kembali Diraih Pemprov Jatim, Senator Lia Istifhama Apresiasi Gerakan Sedekah Oksigen
“Pengelolaan di lapangan harus benar-benar riil sesuai standar. Pertumbuhan ekonomi industri harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan. Lingkungan terjaga, industri berdaya, dan masyarakat sejahtera. Itulah tanggung jawab bersama yang wajib kita wujudkan, bukan sekadar slogan,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik