RADAR GRESIK – Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penanaman nilai wawasan kebangsaan menjadi salah satu fokus utama dalam Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Gresik 2026.
Komisi I DPRD Kabupaten Gresik mendorong agar alokasi anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan era digital sekaligus membina karakter generasi muda.
Anggota Komisi I DPRD Gresik, Imron Rosyadi, menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas aparatur di lingkungan Pemkab Gresik sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Baca Juga: Tindak Pengembang Perumahan Nakal, DPRD Gresik Minta Perbup Pengelolaan Pemakaman Segera Diterbitkan
Hal ini seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, termasuk adopsi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pelayanan publik.
"Tantangan aparatur pemerintahan di daerah adalah terkonfirmasinya kecakapan saat menjabat pada jabatan struktural. Pejabat Eselon II dan III menjadi concern utama kami untuk dilakukan penguatan SDM pada P-APBD 2026 agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi," tegas Imron.
Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik ini menjelaskan bahwa dalam P-APBD 2026, pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) disepakati sebesar Rp29,330 miliar. Angka tersebut terkoreksi turun sebesar Rp466 juta dari pagu Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) final yang sebelumnya mencapai Rp29,796 miliar.
Baca Juga: Beri Masukan, DPRD Gresik Minta Pemkab Genjot Kinerja OPD dan Optimalkan Potensi PAD
Ia membeberkan bahwa pengurangan tersebut terjadi lantaran adanya pergeseran jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ke tahun 2027, sehingga dilakukan penyesuaian kebutuhan operasional.
"Kendati ada efisiensi, hal itu tidak boleh mengurangi perhatian terhadap pembentukan karakter daerah. Penguatan wawasan kebangsaan tetap menjadi prioritas, terutama bagi generasi muda melalui program pendidikan wawasan kebangsaan yang disebar di sejumlah wilayah kecamatan," tambahnya.
Imron mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi I untuk terus berinovasi guna mendongkrak Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Baca Juga: Pendapatan Parkir Gresik Baru Rp1,7 Miliar, Dishub Gresik Kejar Target Rp3 Miliar
Dukungan senada disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Gresik, Syaikhu Busiri. Pihaknya mengapresiasi langkah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Gresik yang memfokuskan program kerja pada peningkatan kompetensi pejabat struktural.
"Penguatan kompetensi pejabat tentu sangat kita dukung. Harapannya, peningkatan kualitas SDM aparatur ini berujung pada membaiknya kinerja pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tutur Syaikhu.
Dalam P-APBD 2026, BKPSDM ditetapkan menerima pagu anggaran sebesar Rp18,136 miliar. Meskipun angka tersebut mengalami penyesuaian dari usulan KUPA-PPAS sebesar Rp20,845 miliar, nilai final tersebut tercatat masih lebih tinggi dibandingkan penetapan APBD murni 2026 yang sebesar Rp15,247 miliar.
Baca Juga: Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Balikpapan Makin Terang, Komisi Yudisial Periksa Saksi Kunci
Anggaran tersebut difokuskan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) ASN, peningkatan kapasitas staf pelaksana, hingga menggelar uji kompetensi (fit and proper test) bagi pejabat Eselon II dan III.
"Melalui program tersebut, kita ingin memastikan setiap aparatur yang menduduki jabatan struktural benar-benar memiliki kecakapan yang memadai. Dengan begitu, eksekusi program pembangunan daerah dapat berjalan presisi sesuai dengan arah RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029," pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik