RADAR GRESIK – Sejumlah fraksi DPRD Gresik menyoroti kinerja pendapatan dan belanja daerah dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Senin (21/9).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) sama-sama mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan target pendapatan sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif.
Baca Juga: Polres Gresik Tangkap Pengedar Sabu di Kos Surabaya, 7,356 Gram Disita
Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik, M Khusnul Aqib, menyoroti penurunan target pendapatan RSUD Gresik Sehati. Target awal sebesar Rp5,18 miliar terkoreksi menjadi Rp1,502 miliar. Salah satu faktor yang disebut menjadi penghambat pendapatan adalah belum tersedianya dokter spesialis radiologi.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap potensi kehilangan pendapatan serta menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.
Sorotan juga disampaikan terhadap sektor retribusi parkir tepi jalan umum (TJU). Berdasarkan kajian sejumlah perguruan tinggi, potensi retribusi parkir disebut mencapai sekitar Rp15 miliar per tahun. Namun, target dalam APBD 2026 hanya Rp3 miliar, turun dari target 2025 sebesar Rp6,4 miliar.
Baca Juga: Jejak Pembangunan Gresik dan Foto Pemantauan Hilal 1993 Tersimpan Rapi di Dispussip
Aqib mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan digitalisasi sektor retribusi guna menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
“Fraksi juga meminta belanja daerah, khususnya infrastruktur, dilakukan lebih terencana. Agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berisiko memengaruhi waktu pengerjaan serta kualitas proyek,” kata Aqib.
Selain sektor pendapatan, Fraksi PKB turut menyoroti anggaran pendidikan dan keagamaan. Menurut Aqib, afirmasi anggaran bagi sekolah swasta, madrasah diniyah, dan pesantren belum terlihat kuat.
Baca Juga: Menang 5-2 atas SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, MAN 2 Gresik Melaju ke Babak Delapan Besar
Pihaknya juga mempertanyakan penghapusan anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang disebut mencapai sekitar Rp5 miliar dalam P-APBD 2026.
Selain itu, Fraksi PKB menyoroti belum adanya dukungan anggaran yang dinilai memadai untuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pesantren.
Sementara itu, Fraksi Amanat Pembangunan yang disampaikan Salton Sulaiman mencatat adanya penurunan target pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Dinsos Gresik Salurkan BLT DBHCHT kepada 3.321 Warga, Masing-Masing Terima Rp900 Ribu
Meski demikian, FAP tetap mengapresiasi capaian sejumlah komponen PAD yang hingga 31 Agustus 2026 rata-rata telah mencapai lebih dari 50 persen target.
“Meminta OPD penghasil untuk meningkatkan pengawasan dan menggali potensi PAD yang masih dapat dikembangkan. Di sisi belanja, juga mendorong penyerapan P-APBD 2026 di atas 90 persen dengan pelaksanaan program yang tepat waktu dan tepat sasaran, terutama untuk belanja mandatory spending,” ujar Salton.
Salton menambahkan, Pemkab Gresik perlu memperluas program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Pelaksanaannya diharapkan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan (OKP), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Baca Juga: Satu Lokasi Dua Keuntungan, Ini 3 Hotel Dekat Stasiun Pasar Turi dan Pusat Grosir Surabaya
Menurutnya, pelibatan berbagai elemen masyarakat penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Pada prinsipnya, kami menekankan perlunya perbaikan perencanaan, pengawasan, dan efektivitas belanja agar perubahan APBD 2026 benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik