RADAR GRESIK – Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Gresik tahun anggaran 2026 mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik.
Dalam rapat paripurna, dua fraksi besar, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB, mencecar pemerintah daerah terkait penurunan target pendapatan, penggelembungan Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga lambatnya realisasi belanja infrastruktur.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gresik, Yuyun Wahyudi, mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah dalam rancangan P-APBD 2026 terkoreksi turun hingga Rp213,4 miliar ketimbang target APBD murni.
Baca Juga: Layanan JKN RSPG Berakhir, Pasien Cuci Darah Dipastikan Tetap Dilayani
Penurunan tersebut bersumber dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40,9 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp172,4 miliar.
Pihaknya menyoroti koreksi target retribusi daerah yang merosot hingga Rp39,19 miliar, termasuk penurunan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Pemkab harus menjelaskan, apakah penurunan ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat atau lantaran masih lemahnya sistem penagihan dari dinas terkait,” tegas Yuyun.
Baca Juga: Bahu-Membahu Lintas Instansi, Petugas Gabungan Evakuasi Jenazah Obesitas di Bungah Gresik
Tak hanya pendapatan, Fraksi Gerindra juga menolak keras lonjakan BTT yang naik signifikan dari Rp10 miliar menjadi Rp116,59 miliar—bertambah Rp106,59 miliar.
Yuyun mempertanyakan kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) by design tersebut dan meminta kepastian agar anggaran ratusan miliar itu tidak sekadar mengendap di kas daerah akibat buruknya perencanaan.
“Apakah SiLPA by design sebesar Rp106,59 miliar ini merupakan langkah paling bijak, atau justru mencerminkan ketidakmampuan perencanaan belanja pada APBD murni?” sentilnya.
Baca Juga: Bahu-Membahu Lintas Instansi, Petugas Gabungan Evakuasi Jenazah Obesitas di Bungah Gresik
Gerindra turut merinci sejumlah proyek fisik strategis yang penyerapannya dinilai mengkhawatirkan di sisa waktu anggaran yang tinggal empat bulan.
Di antaranya realisasi belanja infrastruktur publik yang baru menyentuh 36,15 persen, proyek Jalan Poros Desa (JPD) Rp77,23 miliar, pembebasan lahan Setro Rp2,8 miliar, rehabilitasi ruang kelas di 77 titik Rp14,85 miliar, serta pengadaan 210 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp5,24 miliar.
Yuyun mendesak agar Pemkab Gresik mengelola setiap rupiah uang rakyat secara akuntabel dan terukur.
Baca Juga: Mangsa Ayam di Dalam Kandang Warga Tebuwung Dukun, Ular Piton Sepanjang 2 Meter Dievakuasi Damkarla
“Jawaban Pemkab dan OPD harus disertai data konkret serta jadwal pelaksanaan yang jelas, bukan sekadar jawaban normatif,” tambah Yuyun.
Senada, Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Dimas Setio Wicaksono, ikut menyoroti penurunan target total PAD 2026 dari Rp1,621 triliun menjadi Rp1,581 triliun. PKB mendesak transparansi apakah target awal yang dipasang terlalu ambisius atau terdapat kegagalan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.
PKB mendorong dilakukannya rapat kerja khusus antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memutakhirkan basis data pendapatan serta mengoptimalkan aset-aset daerah.
Baca Juga: Disulap Jadi Klinik dan Perpustakaan Berjalan, Stasiun Cerme Diserbu Warga dan Pelajar
“Kami juga menyoroti minimnya intervensi anggaran pada program ketahanan pangan seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan lumbung pangan desa. Selain itu, belum terlihat keberpihakan anggaran terhadap local wisdom Gresik sebagai Kota Santri, khususnya dukungan bagi pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany AkasahSumber : Radar Gresik