RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus menaruh atensi tinggi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai langkah konkret memastikan anggaran negara dikelola secara pruden, Pemkab menggelar Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD terkait Ketepatan Perencanaan dan Penganggaran bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (9/7).
Agenda strategis ini diarsiteki untuk mengawal sekaligus memastikan agar postur perencanaan dan penganggaran APBD ke depan berjalan jauh lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta transparan.
Baca Juga: Diperiksa Maraton 8 Jam, Oknum ASN DPMD Gresik Resmi Dijebloskan ke Sel Tahanan
Guna menyamakan persepsi dan standardisasi regulasi, Pemkab Gresik menghadirkan narasumber otoritatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman. Turut hadir mendampingi di antaranya Inspektur Kabupaten Gresik Achmad Hadi, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Andhy Hendro Wijaya, serta jajaran sekretaris dinas, kepala bagian, dan pejabat teknis terkait di lingkungan Pemkab Gresik.
Dalam arahannya, Sekda Achmad Washil menegaskan bahwa orkestrasi perencanaan yang matang merupakan kunci utama dalam mewujudkan postur keuangan daerah yang sehat. Ia menuntut seluruh instansi memiliki kesatuan pemahaman agar APBD yang digedok tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas untuk menggugurkan kewajiban regulasi.
Baca Juga: Abaikan Teguran Dispendik, Wali Murid di Gresik Pasang Spanduk Protes Pungli Buku Bergambar Guru
"APBD yang kita susun harus benar-benar hadir sebagai solusi konkret dalam menjawab apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Gresik," tegas Washil.
Di hadapan jajaran aparatur, Sekda Washil juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas komitmen kolektif seluruh lini yang berhasil membawa Kabupaten Gresik mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-11 kalinya secara beruntun.
"Capaian WTP ke-11 ini adalah buah dari peluh kerja keras kita bersama. Prestasi prestisius ini wajib kita jaga dan pertahankan dengan cara terus memaksimalkan tata kelola keuangan yang akuntabel, mulai dari fase perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan ketat," ujarnya.
Baca Juga: Dongkrak Sektor F&B, Aston Gresik Hadirkan Sensasi Kuliner Street Food Autentik Khas Tokyo
Lebih lanjut, Washil mengingatkan adanya sederet tantangan struktural dan penyesuaian regulasi baru yang harus diadopsi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 mendatang.
Beberapa poin krusial yang disorot meliputi pemenuhan alokasi anggaran wajib (mandatory spending), pembenahan mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, klaster penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos), hingga sinkronisasi aturan sektoral terbaru.
Ia meminta setiap program kerja yang diusulkan wajib linier dengan skala prioritas daerah, menggunakan nomenklatur yang presisi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Baca Juga: Abaikan Teguran Dispendik, Wali Murid di Gresik Pasang Spanduk Protes Pungli Buku Bergambar Guru
Pihaknya juga mewanti-wanti agar seluruh OPD memperketat ketelitian saat menganggarkan belanja barang milik daerah guna meminimalisasi potensi temuan pemeriksaan di kemudian hari.
"Anggaran yang tepat itu bermakna bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus mencerminkan efisiensi, akuntabilitas tinggi, dan memberikan dampak domino yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat," imbuh Washil.
Senada, Kepala Bidang Pemeriksaan Jatim I BPK Perwakilan Jatim, Agvita Windiadi, mengingatkan para perumus kebijakan di daerah agar meninggalkan kebiasaan lama yang asal-asalan dalam menyusun postur penganggaran.
Baca Juga: Komitmen Kawal Hak Pekerja, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Janji Panggil PT IMS
"Jangan hanya terjebak pada pola copy-paste atau menyontek mentah-mentah anggaran tahun lalu. Setiap program harus dievaluasi secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, dan wajib memiliki target output serta outcome yang jelas agar anggaran tidak terbuang sia-sia," ungkap Agvita.
Agvita juga memberikan catatan tebal mengenai pentingnya menjaga prinsip keseimbangan (balancing) antara belanja daerah dengan kemampuan pendapatan riil daerah.
Pengelolaan arus kas (cash flow) yang sehat menjadi instrumen vital agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam akumulasi masalah utang kepada pihak ketiga akibat pola pengeluaran yang menganut prinsip lebih besar pasak daripada tiang.
Baca Juga: MUI Gresik Genjot Kemampuan Pengurus Susun Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
Melalui pembinaan intensif ini, Pemkab Gresik berharap seluruh perangkat daerah mampu memperketat tertib administrasi, memperkokoh kepatuhan terhadap aturan baku, serta melahirkan dokumen APBD yang kredibel untuk mendorong pembangunan daerah. (han)
Editor : Hany Akasah