RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menunjukkan keseriusan penuh dalam mendongkrak kualitas infrastruktur di tingkat desa, khususnya melalui program betonisasi Jalan Poros Desa (JPD).
Langkah strategis ini mendapat dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik yang berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan melalui fungsi pengawasan legislatif.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gresik, Abdullah Hamdi, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran ini, terdapat sejumlah ruas JPD di wilayah Kecamatan Menganti yang pengerjaannya disatukan dalam satu paket pengerjaan atau menggunakan sistem konsolidasi.
Proyek ini berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik.
Beberapa ruas jalan desa yang masuk ke dalam paket konsolidasi tersebut meliputi Jalan Banyuurip, Randu Padangan, Pengalangan, Setro, hingga ruas Domes di Hulaan. Adapun pengerjaan fisik di lapangan dilakukan di beberapa segmen dengan panjang yang bervariasi, yakni mulai dari kisaran 150 meter hingga 350 meter per segmennya.
“Untuk total anggaran yang dialokasikan dalam penyelesaian paket pekerjaan infrastruktur jalan desa ini mencapai nilai lebih dari Rp3 miliar,” kata Abdullah Hamdi.
Baca Juga: Cegah Calo dan Gratifikasi Uji KIR, Komisi III DPRD Gresik Dorong Optimalisasi Aplikasi SIAP KIR
Politisi senior dari Fraksi PKB ini berharap, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gresik ke depan bisa semakin masif beralih menggunakan konstruksi aspal beton (betonisasi).
Menurutnya, struktur beton merupakan solusi jangka panjang yang paling tepat, terutama untuk wilayah selatan Gresik yang secara geografis memiliki karakteristik kondisi tanah bergerak dan cenderung relatif lunak.
Beberapa kecamatan di wilayah selatan dan sekitarnya seperti Menganti, Kedamean, Driyorejo, Benjeng, Balongpanggang, hingga Duduksampeyan kini didorong menjadi prioritas utama penerapan sistem betonisasi. Dengan struktur yang kokoh, jalan diharapkan tidak mudah rusak, memiliki usia pakai lebih awet, serta mampu menunjang mobilitas ekonomi dan aktivitas harian masyarakat secara optimal.
Guna memastikan proyek berjalan lancar, Hamdi menegaskan bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam. Komisi III DPRD Gresik akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara melekat terhadap seluruh tahapan pembangunan agar output pengerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati.
“Kami di jajaran DPRD akan terus mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan di lapangan bersama rekan-rekan dari DPUTR Kabupaten Gresik. Melalui sistem pengawasan yang ketat dan baik, serta didukung oleh performa kontraktor yang berkualitas, kami sangat optimistis kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Gresik akan semakin mantap, baik, dan nyaman dilalui masyarakat,” pungkasnya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah