Bangun Gresik dari Desa, Wabup Alif Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program

RADAR GRESIK – Pembangunan Kabupaten Gresik tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa sekaligus mendorong sinkronisasi program pembangunan agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
Upaya nyata ini diwujudkan melalui kegiatan Klinik Desaku: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gresik ini diikuti oleh para sekretaris desa, perangkat kecamatan, serta pemangku kepentingan terkait, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif.
Baca Juga: Cegah Hipertensi Sejak Dini, Puskesmas Karangandong Luncurkan Inovasi Jaring Si-Pokemon
Dalam arahannya, Wabup Alif menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat akar rumput.
“Pemerintahan desa bukan pemerintahan yang paling bawah, tetapi yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu desa menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan,” ujar Wabup Alif.
Wabup Alif menjelaskan bahwa Kabupaten Gresik memiliki 330 desa yang tersebar di 18 kecamatan serta 26 kelurahan. Menariknya, dari sekitar 1,3 juta penduduk Kabupaten Gresik, sebanyak 88 persen di antaranya tinggal di wilayah pedesaan. Kondisi demografis tersebut menjadikan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah kemajuan daerah.
Baca Juga: Diduga Tergusur dari Habitatnya, Seekor Trenggiling Jawa Langka Terjebak di Permukiman Padat Gresik
Dengan mayoritas penduduk berada di desa, Wabup Alif menekankan bahwa pembangunan daerah secara otomatis harus dimulai dari desa. Setiap program pembangunan desa perlu dirancang selaras dengan arah kebijakan kabupaten.
Desa tidak lagi boleh diposisikan sebagai objek pembangunan yang hanya menerima program secara pasif, melainkan harus menjadi subjek pembangunan yang aktif mengembangkan potensi wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara mandiri.
Untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, diperlukan sinkronisasi total pada dokumen perencanaan. Dokumen seperti RPJMD Kabupaten, RKPD, Renstra Kecamatan, RPJM Desa, RKP Desa, hingga APBDes harus saling terhubung dan mendukung satu tujuan pembangunan yang sama.
Meski demikian, Wabup mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam harmonisasi di lapangan, mulai dari program yang tumpang tindih, data antarinstansi yang belum sinkron, perbedaan prioritas, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Solusinya, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola data di tingkat desa sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.



