Sumedang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda strategis nasional bidang pertanahan dan tata ruang.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam forum Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025, yang digelar di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat.
"Kolaborasi dengan kepala daerah adalah keniscayaan. Setidaknya ada tiga program utama yang menuntut sinergi kuat: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang," ujar Menteri Nusron.
Menteri Nusron menyoroti peran kepala daerah sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan Reforma Agraria sangat ditentukan oleh kepemimpinan daerah.
"Kepala daerah menentukan siapa penerima manfaatnya, kami yang mengidentifikasi objek tanahnya, dan negara yang mengeksekusi. Jadi, kunci utamanya ada pada Bapak/Ibu sekalian," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa keterpaduan antarpemerintahan, program strategis akan stagnan.
“Sinergi bukan hanya mempercepat capaian target di atas kertas, tetapi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan struktur ekonomi lokal,” tambahnya.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, ini menjadi momentum penguatan peran kepala daerah dalam mendukung kebijakan nasional pertanahan dan tata ruang. Menteri Nusron berharap para pemimpin daerah memiliki perspektif utuh tentang urgensi kolaborasi lintas sektor demi pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Selain Menteri ATR/BPN, hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber pada sesi yang sama. Kegiatan orientasi ini diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum sempat mengikuti Gelombang I.
Editor : Cak Fir