RADAR GRESIK – Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) kembali menegaskan kontribusinya bagi daerah dengan menjadi inisiator dan tuan rumah forum diskusi publik bertajuk “Dampak Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Pembangunan Kabupaten Gresik.”
Acara yang digelar di Hall Sang Pencerah UMG pada Rabu (22/10) tersebut, menjadi wadah strategis bagi akademisi, praktisi kebijakan, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik.
Prof. Dr. Khoirul Anwar, S.Pd., M.Pd selaku Rektor UMG, dalam sambutannya, secara tegas menyatakan bahwa kegiatan diskusi publik ini adalah bentuk nyata kontribusiUMG dalam peran memberi masukan atas kebijakan TKD Pusat yang berdampak langsung pada Pemerintah Daerah Gresik.
“Pernyataan ini menunjukkan komitmen universitas untuk tidak hanya menjadi menara gading keilmuan, tetapi juga mitra aktif pemerintah daerah dalam memecahkan masalah publik,” ujar Prof. khoirul.
Poin penting dan paling menonjol datang dari akademisi UMG. Dr.Umaimah, M.Ak, selaku Kepala Pusat Studi DPPM UMG, menyampaikan perspektif yang provokatif dan konstruktif. Ia menekankan bahwa Kebijakan Pengurangan TKD dari Menteri Keuangan tidak seharusnya dilihat hanya dari sisi negatif semata.
“Kebijakan Pengurangan TKD jangan hanya dilihat dari satu sisi negatif saja, namun harus dilihat dari sudut pandang positif sebagai driven inovasi daerah dalam menggali potensi PAD daerah,” ujar Dr. Umaimah.
Lebih lanjut dicontohkan Dr. Umaimah, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gresik yang masih besar dan belum optimal, seperti parkir. Menurutnya, realisasi potensi parkir masih jauh dari optimal karena belum adanya evaluasi dan implementasi teknologi seperti e-parking atau parkir berlangganan.
Dirinya juga menyoroti perlunya evaluasi komprehensif terhadap kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah.
“Perlu dikaji rasio penyertaan modal Pemkab Gresik terhadap BUMD dan Perusahaan Daerah yang dimiliki, perlu dievaluasi kinerja BUMD dan Kinerja Perusahaan Daerah tersebut,” tegas Dr. Umaimah.
Selain itu, ia juga mendorong agar evaluasi APBD Gresik seyogyanya berbasis outcome pada setiap kegiatan belanja daerah yang dilaksanakan, memastikan setiap rupiah memberikan nilai manfaat yang terukur.
Menanggapi tantangan fiskal, Akhmad Fathoni, S. STP, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik menyampaikan bahwa dengan adanya penurunan TKD ke Gresik yang mencapai sekitar Rp 500 miliar, Pemkab Gresik akan mengambil langkah penataan belanja daerah.
“Tentu saja Pemkab Gresik akan menata belanja daerah secara efisien dan efektif menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” jelas Fathoni, mengindikasikan bahwa rasionalisasi belanja menjadi keniscayaan.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi NasDem, Thoriq Majiddanor (Jiddan), menggarisbawahi pentingnya transformasi kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi Kabupaten Gresik. Jiddan menyoroti ketergantungan fiskal daerah pada dana transfer pusat yang signifikan.
"Kemandirian daerah tidak dapat dicapai tanpa memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) secara inovatif, efisien, dan berbasis potensi lokal,” tegas Jiddan.
Ia menawarkan empat strategi mitigasi, termasuk penguatan PAD melalui inovasi pajak dan retribusi daerah berbasis digitalisasi, efisiensi belanja daerah berorientasi multiplier effecttinggi, kemitraan strategis sektor publik-swasta, serta prioritas investasi pada sektor dasar.
Jiddan menutup dengan optimisme, memandang pemangkasan TKD sebagai momentum.
“Pemangkasan TKD jangan dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai momentum untuk mempercepat reformasi fiskal daerah. Saya percaya, dengan inovasi, efisiensi, dan keberanian mengambil langkah strategis, Gresik dapat menjadi model kabupaten yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di Jawa Timur,” pungkasnya. (nov/han)
Editor : Hany Akasah