KEBOMAS – Mobil karnaval Pemuda Bawean Gresik (PBG) membuat lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik geger. Di tengah parade yang seharusnya menjadi panggung kreativitas dan perayaan, mobil tersebut justru menyuarakan kritik atas sejumlah persoalan yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat Pulau Bawean.
Persoalan transportasi penyeberangan, distribusi oksigen hingga tingginya harga LPG ketika akses laut terganggu, menjadi pesan yang ditampilkan melalui mobil hias tersebut. Kemunculan kritik di tengah Gresik Merdeka Carnival itu pun memantik polemik. Bahkan, isu dugaan sabotase acara ikut mencuat.
Ketua Pemuda Bawean Gresik, Ramli Salim, membantah mobil tersebut sejak awal dirancang untuk menyudutkan Pemerintah Kabupaten Gresik. Ia menegaskan konsep kritik yang akhirnya ditampilkan merupakan perkembangan spontan dalam proses persiapan.
"Kami akui desain mobil yang tampil di karnaval berbeda dengan konsep awal yang telah kami ajukan kepada Pemkab Gresik," ujar Ramli kepada Radar Gresik.
Dikatakan, pihaknya sebelumnya mengirimkan tiga alternatif desain mobil karnaval. Seluruhnya mengusung tema pesona alam Bawean dan transportasi laut. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Hingga H-2 menjelang pelaksanaan karnaval, PBG belum mendapatkan tenaga tukang kayu yang mampu mewujudkan desain tersebut.
Situasi itu memaksa para pengurus memutar otak. Mereka akhirnya turun tangan dan membuat dekorasi mobil karnaval secara mandiri. Dari proses itulah konsep mobil berkembang. Pesan-pesan yang merepresentasikan keresahan masyarakat Bawean kemudian muncul dan menjadi bagian dari desain yang akhirnya ditampilkan.
“Tidak ada niatan kami untuk sabotase atau mendowngrade kinerja pemerintah daerah. Ide kritik ini muncul secara spontan karena kondisi Bawean hari ini,” tegas Ramli.
Bagi PBG, persoalan yang ditampilkan bukanlah isu yang muncul tiba-tiba. Akses transportasi laut selama ini menjadi salah satu persoalan krusial masyarakat Bawean.
Ketika cuaca buruk dan gelombang tinggi datang, aktivitas penyeberangan Gresik–Bawean dapat terganggu. Dampaknya tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga mengganggu distribusi kebutuhan pokok hingga pelayanan kesehatan. Namun, polemik mobil karnaval tersebut ternyata tidak berhenti pada perubahan konsep.
Ramli mengungkapkan, mobil karnaval PBG sempat tidak diperbolehkan mengikuti pawai. Menurutnya, larangan itu datang dari pihak Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik. Namun setelah dilakukan koordinasi secara intensif, mobil PBG akhirnya diperbolehkan berpartisipasi dalam karnaval.
“Kami hanya menyampaikan apa yang menjadi keresahan warga Bawean,” katanya.
Ramli menegaskan, kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan terhadap pemerintah daerah. Baginya, pesan yang dibawa melalui mobil karnaval merupakan refleksi spontan atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat Bawean.
“Seandainya diberikan waktu, kami ingin bisa melakukan audiensi dengan Pemkab Gresik untuk meluruskan hal ini,” tandasnya.
PBG pun berharap pesan yang muncul dalam karnaval tidak dipahami sebagai upaya mendiskreditkan pemerintah. Kritik tersebut, menurut mereka, merupakan suara keresahan masyarakat Bawean yang membutuhkan perhatian sekaligus solusi jangka panjang.
Editor : Cak Fir