RADAR GRESIK – Pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Kabupaten Gresik membawa tantangan besar bagi aspek sosial dan keagamaan masyarakat.
Fenomena ini menuntut masyarakat lokal serta lembaga keagamaan untuk beradaptasi dan mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan dunia industri tanpa menanggalkan identitas Gresik sebagai Kota Santri.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang berlangsung di D’jiwana Caffe, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.
Baca Juga: Jaga Ketertiban Umum, Satpol PP Gresik Tertibkan Kafe hingga Tes Narkoba dan HIV untuk 50 Orang
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Gresik, Agustin Halomoan Sinaga, menegaskan bahwa menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat (kamtibmas) tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum semata.
"Yang paling mengetahui kondisi wilayah adalah masyarakat sendiri. Karena itu, peran RT, RW, kepala dusun, kepala desa, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan," ujar Sinaga.
Sinaga menilai penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi kebutuhan mendesak di tengah maraknya pertumbuhan kawasan industri. Pihaknya mendorong pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban.
Ia juga menyoroti berbagai pelanggaran yang masih marak di lapangan, seperti peredaran minuman keras, prostitusi terselubung, hingga aktivitas ekonomi ilegal. Dari hasil penertiban, ditemukan fakta bahwa sebagian besar pelaku maupun pekerja tempat hiburan malam berasal dari luar Kabupaten Gresik.
Tingginya arus urbanisasi dan pendatang, kata Sinaga, membutuhkan pengawasan sosial di tingkat bawah agar kemajuan ekonomi tidak merusak tatanan sosial warga lokal.
"Satpol PP tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan media. Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik," imbuhnya seraya menyinggung pengungkapan gudang narkotika dan rokok ilegal yang baru-baru ini berhasil dibongkar berkat aduan warga.
Baca Juga: Video Diduga Aksi Mesum Sejoli di GOR Sidayu Viral, Polisi dan Satpol PP Gresik Turun Tangan
Sementara itu, Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Nur Faqih, menyampaikan bahwa wilayah Gresik utara (Pantura) memiliki fondasi keagamaan yang kuat dengan ratusan pondok pesantren. Namun, hadirnya kawasan industri membawa konsekuensi kultur baru yang wajib diantisipasi sejak dini.
"Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, maka akan muncul budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak pernah kita temui. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dipersiapkan sejak sekarang," ungkap Faqih.
Faqih mengimbau warga Pantura untuk siap menghadapi era multikultural dengan memperkuat prinsip Islam rahmatan lil alamin, toleransi, serta mempertahankan jati diri religius daerah.
Baca Juga: Perluas Layanan Remitansi bagi PMI, Bank Jatim Gandeng PCI Muslimat NU Hong Kong
Selain isu urbanisasi, Faqih turut menyoroti tantangan generasi muda di era digital. Penggunaan gawai, media sosial, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang masif berpotensi menurunkan kepekaan sosial jika tidak diimbangi dengan literasi dan berpikir kritis.
"Kalau otak tidak dibiasakan berpikir dan hanya menerima informasi secara instan, kemampuan analisis dan kepekaan sosial bisa menurun. Pendidikan, pesantren, sekolah, dan keluarga harus bersama-sama membimbing generasi muda," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, Agus Ahmad Musfis Salam (Gus Salam), mengapresiasi langkah sejumlah pesantren di Gresik yang mulai mengintegrasikan pendidikan vokasi dan keterampilan. Langkah ini dinilai responsif agar santri memiliki daya saing di dunia kerja tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.
"Pesantren sudah mulai menjawab tantangan zaman. Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja," kata Gus Salam.
Ia mengingatkan bahwa industrialisasi juga memicu persoalan sosial baru, mulai dari perubahan pola pendidikan hingga berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja industri yang panjang.
"Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda," pungkasnya.
Baca Juga: Diskominfo Gresik Gelar Monev Satu Data, DPRD Dorong Pembangunan Tepat Sasaran
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa industrialisasi dan predikat Gresik sebagai Kota Santri tidak perlu dipertentangkan. Kolaborasi antara pemerintah, pesantren, tokoh agama, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci utama menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian nilai-nilai religius. (jar/han)
Sumber : Radar Gresik