RADAR GRESIK – Keberhasilan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa dilepaskan dari peran vital para petugas di garda terdepan, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Guna menjamin ketenangan kerja mereka, BPJS Kesehatan Cabang Gresik bergerak cepat memberikan kepastian proteksi kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan para petugas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, memaparkan bahwa jaminan kesehatan ini tidak hanya meng-cover individu petugas SPPG saja, melainkan otomatis mencakup anggota keluarga inti mereka. Sesuai regulasi, iuran JKN yang dibayarkan sudah memfasilitasi suami atau istri sah beserta maksimal tiga orang anak yang belum berusia 21 tahun, atau belum berusia 25 tahun apabila masih menempuh pendidikan kuliah.
"Program JKN, secara langsung akan mendorong keberhasilan misi Asta Cita Presiden dan Program Prioritas Nasional. Kami harus memastikan, bahwa para petugas SPPG terlindungi jaminan kesehatannya," kata Janoe Tegoeh Prasetijo memberikan penegasan, Rabu (10/6/2026).
Nantinya, para petugas maupun tenaga relawan SPPG dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan JKN, baik di koridor Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik, hingga jaringan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit.
Baca Juga: Pertamax Tembus Rp 16.250, Warga Gresik Berbondong-bondong Serbu Pertalite hingga Antrean Mengular
Manfaat komprehensif di tingkat FKTP sendiri mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, perawatan gigi, program Keluarga Berencana (KB), kesehatan ibu dan anak, pengelolaan penyakit kronis (Prolanis), Program Rujuk Balik (PRB), hingga fasilitas ambulans darurat.
Janoe Tegoeh Prasetijo menguraikan secara mendetail mengenai klaster segmen kepesertaan yang didaftarkan oleh negara. Petugas resmi SPPG didaftarkan menjadi peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sehingga kepesertaannya otomatis mengikat anggota keluarga.
"Selain petugas SPPG, Badan Gizi Nasional juga menganggarkan iuran seluruh tenaga relawan SPPG. Dengan besaran iuran sebesar Rp 35 ribu, dengan manfaat ruang perawatan di kelas III. Untuk tenaga relawan, didaftarkan pada segmen PBPU tanpa anggota keluarga," imbuh Janoe menjabarkan skema penganggaran dari pusat.
Di sisi lain, kebijakan perlindungan sosial ini mendapat respons positif dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gresik.
Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, mengutarakan bahwa esensi program MBG sejatinya bukan sekadar urusan membagikan makanan bernutrisi kepada masyarakat, melainkan sebuah ikhtiar besar dalam membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan di daerah.
Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Gus Yani ini mengingatkan agar di samping menjaga kualitas gizi pangan, manajemen pengelolaan sampah dari hulu atau dari internal dapur SPPG sebelum dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) wajib menjadi perhatian utama yang tidak boleh diabaikan.
Baca Juga: BBM Non Subsidi Resmi Naik Hari Ini! Harga Pertamax Tembus Rp. 16.250 per Liter
"Semoga di Kabupaten Gresik, dapat terbangun budaya pengelolaan sampah yang baik kepada seluruh SPPG. Dengan begitu, seluruh petugas dan relawan SPPG terjamin kesehatannya apalagi sudah ada BPJS Kesehatan. Semakin tenang, dan tidak perlu khawatir urusan kesehatan," tutur Bupati Fandi Ahmad Yani memungkasi arahannya. (jar/han)
Editor : Hany Akasah