RADAR GRESIK – Memasuki tahun 2026, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana (YLBH FT) semakin mengukuhkan perannya sebagai pilar utama penegakan hukum bagi masyarakat kecil di Jawa Timur.
Di bawah kepemimpinan A. Fajar Yulianto, S.H., M.H., CTL., CP.Arb., lembaga yang memegang akreditasi B dari Kemenkumham ini telah menyiapkan strategi besar untuk memastikan YLBH FT benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa.
Hal ini seirama hadirnya Negara atas berdirinya Posbakum di setiap desa / kelurahan. Fokus utama tahun ini adalah optimalisasi layanan hukum mulai konsultasi dan pendampingan hukum gratis sebagai upaya nyata untuk melayani masyarakat miskin, rentan dan termarjinalkan di akar rumput.
"Saat ini negara sudah mulai hadir untuk masyarakat kurang mampu. Di Kabupaten Gresik sendiri, pembentukan Posbakum Desa sudah mencapai seratus persen," ungkap Direktur YLBH Fajar Trilaksana, A. Fajar Yulianto, S.H., M.H.
Ia menegaskan bahwa sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, posisi YLBH Fajar Trilaksana adalah sebagai supervisor dan mentor. "Tugas kami adalah memastikan layanan hukum di tingkat paling bawah ini berjalan dengan kualitas dan integritas yang tinggi," ujar Fajar.
YLBH Fajar Trilaksana sendiri telah lama dipercaya mengelola Posbakum di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Gresik, dengan torehan prestasi gemilang seperti Posbakum Pengadadilan Negeri Gresik Juara 1 Nasional layanan Posbakum terinovasi pada tahun 2022.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum akan menggencarkan diklat khusus paralegal yang diambil dari perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. YLBH Fajar Trilaksana akan mengambil peran sebagai mentor bagi para penggiat hukum ini.
Langkah strategis dalam resolusi 2026 adalah penguatan kapasitas paralegal sebagai ujung tombak akses keadilan di akar rumput melalui diklat sertifikasi kementerian. YLBH Fajar Trilaksana mengambil peran krusial sebagai mentor bagi para penggiat hukum desa tersebut.
Fajar Yulianto menegaskan bahwa paralegal tidak harus berlatar belakang sarjana hukum, asalkan memiliki minat tinggi dan integritas dalam membantu sesama. Bagi beliau, menjamurnya paralegal bukanlah persaingan profesi bagi advokat, melainkan sebuah dinamika positif.
“Justru ini mengharuskan kami secara internal untuk meningkatkan kualitas dan memastikan terhadap ekosistem penegakan hukum yang berkeadilan makanya sinergitas edukasi, pemberdayaan masyarakat sangat penting guna menjaga kualitas menuju masyarakat sadar hukum," tambahnya.
Memasuki tahun 2026, YLBH Fajar Trilaksana menyadari bahwa digitalisasi telah menjadi medan tantangan hukum yang kian kompleks. Maraknya modus penipuan modus jual beli mobil online 'segitiga' hingga badai judi online yang merusak ekonomi warga menjadi perhatian khusus lembaga ini.
“Kejahatan digital sekarang luar biasa profesional. Judi online, misalnya, dampaknya memicu kriminalitas lanjutan seperti curanmor. Ini harus ditangani bersama-sama, tidak bisa hanya diserahkan pada satu instansi saja,” tegas Fajar Yulianto.
Sebagai langkah mitigasi, YLBH Fajar Trilaksana berkomitmen membentengi warga melalui penyuluhan digital dan penguatan peran Paralegal di garda terdepan.
Menanggapi fenomena teknologi tersebut, YLBH Fajar Trilaksana bersiap meluncurkan kanal media kreatif bernama 'FT Vibes'. Wadah ini dirancang khusus untuk merangkul generasi Gen Z agar lebih 'melek hukum' melalui konten edukatif yang relevan dengan perkembangan zaman serta implementasi KUHP baru.
Di tengah gempuran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang mulai merambah dunia hukum, Fajar tetap meyakini bahwa aspek integritas dan sentuhan manusia (human touch) adalah inti dari bantuan hukum sejati.
“Ada satu hal yang tidak bisa diganti oleh mesin, yaitu integritas dan sentuhan psikologis saat kita berhadapan langsung dengan peminta bantuan hukum,” pungkasnya menekankan pentingnya empati.
Keprihatinan sosial terkait tingginya angka dispensasi nikah juga menjadi agenda prioritas YLBH Fajar Trilaksana di tahun 2026. Data lapangan menunjukkan tren memprihatinkan di mana mayoritas kasus dipicu oleh faktor kehamilan di luar nikah.
"Per hari bisa masuk tiga sampai empat perkara dispensasi nikah selama tahun 2025, Ini harus menjadi atensi semua pihak, mulai dari pendidikan di sekolah hingga peran KUA dan pemerintah untuk memitigasi pelanggaran hukum di kalangan remaja melalui edukasi pranikah," tutur Fajar.
Langkah Optimalisasi Bantuan Hukum diperkuat oleh YLBH Fajar Trilaksana dengan memperluas jaring kolaborasi bersama perguruan tinggi seperti Unesa dan UIN Sunan Ampel untuk mencetak calon praktisi hukum yang memiliki kepekaan sosial tinggi, dengan memfasilitasi penerimaan Mahasiswa magang sebagai calon para penggiat hukum pada lulus Sarjana Hukum.
Sebagai pengelola Posbakum berprestasi terbaik tingkat nasional, Fajar Yulianto menggarisbawahi tiga pilar utama yang akan menjaga marwah lembaga di tahun 2026 yaitu Integritas, Kualitas, dan Kolaborasi.
“Integritas diwujudkan dengan menjaga layanan tetap gratis bagi warga miskin tanpa pungutan satu rupiah pun, Kualitas ditingkatkan melalui pemutakhiran keilmuan SDM agar adaptif terhadap perubahan undang-undang seperti KUHP baru,dan kolaborasi diperkuat dengan membangun sinergi bersama pemangku kepentingan hingga institusi pendidikan,” papar Fajar.
Sebagai penutup, Fajar yang kini memimpin tim berjumlah 18 personel tersebut menekankan bahwa resolusi 2026 bukan sekadar tentang pertumbuhan organisasi, melainkan tentang konsistensi dalam melayani.
"Mempertahankan kesuksesan jauh lebih berat daripada merintisnya. Resolusi kami adalah tetap istiqomah di jalur berbakti untuk negeri, memastikan hukum tidak tajam ke bawah, tapi adil untuk semua, satu rupiah pun jangan ditarik dari orang yang tidak mampu. Itulah marwah yang harus kita perjuangkan " tegasnya. (nov/han)
Editor : Hany Akasah