RADAR GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik semakin serius mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan layanan dasar. Komitmen ini diwujudkan dalam rencana pengimplementasian Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2026, yang kini menuntut kolaborasi total dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk memastikan kesiapan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik menggelar Forum Kolaborasi dan Evaluasi Kelembagaan Posyandu 6 SPM pada Senin (13/10), bertempat di Hotel Aston Gresik.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) , termasuk Wakil Bupati Gresik dr. H. Asluchul Alif, Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Nurul Haromain Ali Fandi Ahmad Yani, Ketua GOW dr. Shinta Puspitasari Asluchul Alif, Kepala OPD terkait (Dinkes, Diknas, PMD, BPKAD, Bappeda, dll), serta seluruh Camat dan Ketua TP PKK se-Kabupaten Gresik.
Kepala Dinas Kesehatan Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, MM, M.Kes, menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan Posyandu ini dilakukan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
"Saat ini Gresik memiliki 1.516 Posyandu dan didukung oleh 8.242 kader yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Gresik yang lebih sehat," ujar dr. Khusnah. Ia berharap permasalahan-permasalahan yang ada di Posyandu, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pemukiman, sosial, hingga ketertiban, dapat diselesaikan secara terpadu.
Hal senada diungkapkan ketua TP PKK Gresik, Nurul Haromain, menyambut baik transformasi ini sebagai upaya pemerintah untuk 'meng-upgrade' layanan dasar. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar adalah kolaborasi lintas-OPD karena Posyandu kini meluas tidak hanya pada aspek kesehatan.
"Dulu Posyandu itu erat dengan pelayanan kesehatan dasar, tetapi saat ini standarnya naik, tidak hanya kesehatan saja. Kalo kita turun di lapangan kita pelacakan stunting, banyak sekali faktor yang memengaruhi stunting selain kesehatan. Biasanya karena sanitasi rumahnya kurang layak, pendidikannya juga terputus," jelasnya, menyoroti kompleksitas masalah yang harus diatasi bersama.
Sementara itu Kepala Dinas PMD, Drs. Abu Hassan, S.H., M.M., yang juga menjadi narasumber, menekankan pergeseran fokus Posyandu dari hanya kesehatan menjadi enam bidang SPM.
"Siang ini kita undang kepala-kepala OPD dalam rangka memastikan bahwa kinerja kita di tahun 2026 harus lebih berpihak dalam rangka pendayagunaan kader-kader Posyandu yang ada di desa, utamanya untuk 6 SPM itu tadi," tegas Abu Hassan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif, menegaskan bahwa Posyandu kini menambah lima standar layanan non-kesehatan selain kesehatan. Ia mengakui bahwa kolaborasi total sangat dibutuhkan, terutama mengingat adanya pengurangan anggaran di tahun 2026.
Wabup meminta semua pihak untuk berpikir 'out of the box' agar program Posyandu 6 SPM tetap dapat berjalan efektif.
"Semuanya berfikir untuk masyarakat Kabupaten Gresik ini bisa lebih sejahtera. Karena ini merupakan visi dari pemerintahan kami selama 5 tahun kedepan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten Gresik," ujar dr. Alif.
Ia berharap transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai instrumen utama peningkatan kualitas hidup. Wabup menutup sambutannya dengan menekankan bahwa seluruh OPD dan Camat harus menyatukan pikiran dan upaya demi kesejahteraan masyarakat Gresik secara menyeluruh. (ale/han)
Editor : Hany Akasah