Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Dinkes dan BPJS. Mereka akan memastikan tidak ada penolakan pasien oleh faskes telah adanya program UHC. "Jadi baik Puskesmas maupun Rumah Sakit tidak boleh lagi menolak pasien," ujarnya.
Baca juga : Minim Sosialisasi, Dewan Nilai Kebijakan UHC Masih Mispresepsi
Dikatakan, selama ini yang diresahkan masyarakat mereka ditolak berobat karena menunggak pembayaran BPJS mandiri. Padahal, presepsi masyarakat setelah ada UHC mereka cukup menunjukkan KTP bisa berobat. "Ini yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat yang mengeluh ditolak berobat," ungkap dia.
Setelah bertemu Dinkes dan BPJS, disepakati mereka tetap harus dilayani untuk berobat dengan dibayar melalui UHC. Namun, mereka akan diminta surat pernyataan kesanggupan membayar tunggakan BPJS mandirinya. "Jadi tunggakan BPJS Mandiri tetap harus dibayar oleh masyarakat," kata dia.
Kalau nantinya masyarakat mau mengikuti program UHC maka harus melakukan migrasi terlebih dahulu. Silahkan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinkes untuk prosesnya. "Jadi tidak bisa langsung otomatis jadi UHC. Silahkan migrasi dulu," terangnya.
Baca juga : BPJS Kesehatan Kejar Target UHC di Gresik
Ia menambahkan, pada tahun 2023 untuk program UHC kembali dilanjutkan dengan anggaran Rp 100 miliar. Nantinya masyarakat bisa dilayani berobat pada kelas III. "Jadi untuk pelayanannya sesuai kelas III. Termasuk kamar dan obatnya," imbuh dia. (rof) Editor : Hany Akasah