Manyar – Tata kelola lingkungan berbasis data dinilai menjadi prasyarat bagi kawasan industri untuk menjaga daya saing di tengah meningkatnya investasi dan tuntutan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur, melainkan ditentukan oleh konsistensi monitoring, kualitas data, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada kajian ilmiah.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Prof. Eddy Setiadi Soedjono, dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).
Menurut Prof. Eddy, kondisi lingkungan kawasan industri maupun wilayah pesisir tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter atau hasil pengamatan sesaat. Kompleksitas interaksi antarvariabel lingkungan menuntut tersedianya data yang dikumpulkan secara berkala dan dianalisis melalui pendekatan multidisiplin sebelum menjadi dasar penyusunan kebijakan.
"Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan," kata Prof. Eddy.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis data menjadi fondasi agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dapat disusun secara objektif, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung daya saing kawasan industri dalam jangka panjang.
Forum yang mempertemukan Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, pelaku industri, dan masyarakat pesisir tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Mendengar hal itu, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum dalam mewujudkan aksi nyata yang berdampak pada lingkungan.
"Kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove," ujar Wabup Alif.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah menambahkan, pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui sistem monitoring yang konsisten serta program rehabilitasi yang berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang," kata Sri.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono, mengatakan program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
"Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan," katanya.
Di sisi lain, JIIPE juga memperkuat infrastruktur lingkungan melalui pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) yang tengah dikembangkan menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri dan terintegrasi.
Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono, mengatakan tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan. Sebagai implementasi pendekatan tersebut, JIIPE secara rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar evaluasi dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
"Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan," ujar Bambang.
Editor : Cak Fir