Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan. Berbagai kebijakan strategis yang ditempuh pemerintah melahirkan perubahan nyata dalam tata kelola pupuk nasional, terutama dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, dan efisiensi distribusi bagi petani.
“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita menyaksikan langkah-langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.
Salah satu terobosan penting adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua regulasi ini, pemerintah memangkas 145 aturan lama yang sebelumnya menghambat rantai distribusi. Hasilnya, penyaluran pupuk menjadi lebih singkat, transparan, dan efisien.
Kebijakan baru ini juga memperluas akses petani melalui empat titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Langkah ini memperlihatkan komitmen pemerintah menempatkan kesejahteraan petani dan efisiensi distribusi sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.
“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh kebijakan pemerintah yang menghadirkan tata kelola pupuk yang lebih akuntabel dan berkeadilan. Kami akan mengimplementasikan seluruh kebijakan tersebut secara konsisten untuk memastikan ketersediaan pupuk serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” kata Rahmad.
Perubahan kebijakan tersebut memberi dampak nyata di lapangan. Untuk pertama kalinya, penyaluran pupuk subsidi dimulai tepat waktu pada 1 Januari 2025, memastikan petani memperoleh pupuk sesuai musim tanam. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6,14 juta ton pupuk subsidi atau sekitar 64 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Angka ini meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 dan naik 23 persen dibanding tahun 2023.
Kelancaran distribusi dan kebijakan yang lebih efisien turut mendorong peningkatan produktivitas pertanian nasional. Dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Presiden Prabowo Subianto menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai rekor tertinggi, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia akan terus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah menuju swasembada pangan berkelanjutan. Selain memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran, perusahaan juga berfokus menjaga ketersediaan stok di tingkat pengecer agar petani mudah menebus pupuk, terutama pada masa tanam.
“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pupuk berkualitas dan sistem distribusi yang efisien. Semua ini kami lakukan demi menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.
Editor : Cak Fir