gerbong mutasi

Proses gerbong mutasi I jadi gunjingan masyarakat dan pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten (pemkab) Gresik. Ahli tata hukum negara Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Dodi Jaya Wardana menyebut keputusan bupati Gresik bisa dibatalkan demi hukum karena dinilai cacat prosedur. Seyogyanya, orang yang akan dimutasi adalah subyek yang minimal harus mendapatkan informasi awal jika akan dipindah.

Gerbong mutasi jilid pertama terhadap 447 pejabat eselon II, III dan IV rupanya masih menyisahkan persoalan, bahkan terancam batal demi hukum. Salah satunya ada satu pos jabatan diisi dua pejabat. Hal itu menjadi bahan gunjingan ditengah jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani melantik ratusan pejabat dilingkungan Pemkab Gresik. Dari ratusan pejabat yang dilantik ada 18 pejabat eselon IIb yang dipindah dari posisinya semula.