DPP Golkar

Timur Barat Riset Center (TBRC) merilis hasil survei terbarunya terkait kebijakan yang dinilai paling bermanfaat oleh responden. Hasilnya, sebanyak 2.200 responden menilai kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai yang paling bermanfaat di mata publik.

-Sosok Dr. (HC) Ir. Airlangga, MBA., MMT., IPU sudah tidak asing lagi dalam dunia politik Indonesia

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki arah jelas untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi kandidat calon presiden yang paling banyak dipilih responden dalam survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI).

etua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lumbung suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk luar Jawa-Bali dari 1 hingga 14 Maret 2022, mengingat masih terjadi tren kenaikan kasus COVID-19 harian di luar Jawa-Bali.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk semakin kompak dan solid menuju tahun Pemilu 2024

Sejak era reformasi 1998, Partai Golkar dianggap terus berevolusi dalam perbaikan sistem demokrasi. Golkar dinilai terus melakukan perubahan menjadi sebuah partai modern.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengajak mantan kader Golkar yang kurang beruntung dalam mendirikan partai baru untuk bergabung kembali kerumah Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mendoakan agar warga yang sedang isolasi mandiri akibat Covid-19 diberikan kesabaran dan segera sembuh. “Bagi saudara-saudara kita yang sedang isolasi mandiri, saya doakan agar diberikan kesabaran untuk tidak berkumpul dahulu bersama keluarga. Langkah isolasi mandiri harus dilakukan agar tidak menularkan kepada orang lain dan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19” kata Airlangga saat penyerahan Hewan Kurban secara simbolis di kantor DPP Partai Golkar, 22/7/2021.