GRESIK – Penilaian layanan pendidikan di Gresik saat ini dinilai kurang maksimal. Ini terjadi karena kurangnya upaya dalam melayani masyarakat yang umumhya sering berinteraksi dengan sekolah. Untuk itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan pelayanan kualitas pendidikan di tingkat SD. Agenda ini diikuti oleh SD negeri dan swasta di wilayah kerja Kecamatan Bungah, Sidayu, Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng yang berjumlah 93 SD. Rencananya, pembinaan ini akan mencakup seluruh lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
Wabup Aminatun mengatakan, terkait layanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gresik masih belum dapat sepenuhnya memberikan bantuan 100 persen. Maka, dirasa perlu untuk saling bekerjasama antar pemerintah dan sekolah, sehingga dapat menciptakan inovasi yang menarik dalam meningkatkan kualitas sekolah masing-masing. “Intinya, harus ada kolaborasi dan sinergi antar instansi pendidikan dan kepala sekolah. Tetap saling belajar satu sama lain dan jangan minder. Yang muda tanya kepada yang senior dan yang senior jangan pelit ilmu,” ujar wabup yang akrab disapa Bu Min itu.
Menurut Bu Min, koordinasi menjadi hal yang penting dalam meratakan tingkat pelayanan di sekolah. Ini dikarenakan, penilaian kedepan akan berbasis sampling. Dimana hanya beberapa sekolah yang dinilai sebagai rujukan.
“Nanti penilaian kedepan akan berbentuk sampling. Jadi tidak semua lembaga yang dinilai, tapi hanya beberapa saja. Maka, apabila sekolah yang dijadikan sample dinilai jelek, otomatis sekolah yang lain terkena imbasnya.” ucapnya.
Baca Juga :Â Bu Min Bersama Kadispendik Berikan Pembinaan Pada Kepala Sekolah SMPN
Oleh karenanya, upaya dalam mensinkronkan dokumen antar sekolah juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Disisi lain Bu Min juga mensoroti 70 persen infrastruktur sekolah di Gresik yang kurang layak. Kedepannya, Bu Min bersama jajaran dinas terkait akan berkolaborasi untuk mengupayakan hal tersebut.
Di tempat yang sama, Kadispendik Gresik S. Haryanto mengatakan, solusi dalam mengembangkan sarpras sekolah dapat dengan memanfaatkan dana CSR industri sekitar dan ikut serta dalam program UPZ. “Kami menyadari masih banyak kekurangan. Karena kalau menggantungkan APBN dan APBD saat ini cukup sulit, karena jatahnya agak dikurangi pusat untuk refocusing yang lain,” ujar Hariyanto.
Sementara itu, Hariyanto berharap agar hal tersebut tidak membuat proses pendidikan kendor. Dia berpesan agar seluruh lini dapat memberikan yang terbaik sebagai fasilitator pendidikan.
“Untuk para kepala sekolah, pengawas, dan penilik, ayo coba memberikan pelayanan dari hati. Jangan sampai pilih kasih dan berakibat menelantarkan anak didik kita. Karena kita ini bekerja dalam rangka menjadi fasilitator untuk anak didik kita” pungkasnya.(rir/han)
