GRESIK- Setelah memasuki level I, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik mulai mengantifkan lagi kegiatan posyandu di beberapa daerah. Pasalnya, sejak Februari hingga Agustus, kegiatan posyandu sempat terkendala karena pandemi Covid-19. Akibatnya, tumbuh kembang balita di Gresik bermasalah.
Kabid Kesmas Dinkes, Rumiyati mengatakan, selama pandemi dipredikasi banyak anak yang mengalami permasalahn pada tumbuh kembangnya. Bahkan, diprediksi mereka mengalami kekurangan gizi kronis dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Â “Posyandu sempat door to door selama pandemi, September ini mulai aktif,”kata Rumiyati.
Menurutnya, masalah stunting atau tumbuh kembang anak menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi dispendik Gresik. Untuk itu, pihaknya berharap ada penanggulangan stunting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misal dinas pendidikan dan dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan pendampingan anak. “Minggu depan akan pertemuan dengan Bappeda membahas stunting bersama OPD di Gresik,”ujarnya.
Staf KGM Gizi Dinkes Gresik, Pariyati mengatakan, selama 2019, stunding di Gresik mencapay 11,01 persen. Angka itu naik pada 2020 dengan 11,04 persen. “Kami perlu adanya konseling yang diberikan petugas gizi atau bidan desa setempat. Sedangkan target 2024 bebas stunting dari pemerintah pusat bisa terealisasi,”ungkap Pariyati. (jar/han)
GRESIK- Setelah memasuki level I, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gresik mulai mengantifkan lagi kegiatan posyandu di beberapa daerah. Pasalnya, sejak Februari hingga Agustus, kegiatan posyandu sempat terkendala karena pandemi Covid-19. Akibatnya, tumbuh kembang balita di Gresik bermasalah.
Kabid Kesmas Dinkes, Rumiyati mengatakan, selama pandemi dipredikasi banyak anak yang mengalami permasalahn pada tumbuh kembangnya. Bahkan, diprediksi mereka mengalami kekurangan gizi kronis dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Â “Posyandu sempat door to door selama pandemi, September ini mulai aktif,”kata Rumiyati.
Menurutnya, masalah stunting atau tumbuh kembang anak menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi dispendik Gresik. Untuk itu, pihaknya berharap ada penanggulangan stunting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misal dinas pendidikan dan dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan pendampingan anak. “Minggu depan akan pertemuan dengan Bappeda membahas stunting bersama OPD di Gresik,”ujarnya.
Staf KGM Gizi Dinkes Gresik, Pariyati mengatakan, selama 2019, stunding di Gresik mencapay 11,01 persen. Angka itu naik pada 2020 dengan 11,04 persen. “Kami perlu adanya konseling yang diberikan petugas gizi atau bidan desa setempat. Sedangkan target 2024 bebas stunting dari pemerintah pusat bisa terealisasi,”ungkap Pariyati. (jar/han)
