alexametrics
29 C
Gresik
Sunday, 29 May 2022

Forum RPG Upayakan Penyelamatan Lembaga Pendidikan Milik Rakyat

GRESIK- Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 14/2018 tentang zonasi terus menjadi sorotan. Pasalnya peraturan tersebut dinilai bisa membubarkan lembaga pendidikan milik rakyat atau sekolah swasta.

Untuk itu, Forum Rembuk Pendidikan Gresik (RPG) menggelar diskusi terkait penyelamatan lembaga pendidikan milik rakyat di Hotel Pesonna, Senin (16/11). Diskusi tersebut dihadiri Plt Kepala Dispendik Gresik S Hariyanto, Kepala Kemenag Gresik Markus, LP Maarif, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Dikdasmen Muhammadiyah dan Dewan Pendidikan dan sejumlah lembaga lainnya.

Inisiator Forum RPG Moh Syafi’ AM yang juga Anggota DPRD Gresik mengatakan kegiatan ini digagas sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan pendidikan milik rakyat. Pasalnya, setelah keluar Permendikbud 14/2018, sekolah swasta yang pihaknya sebut sebagai lembaga pendidikan milik rakyat terancam bubar. “Dengan adanya zonasi, lembaga swasta kesulitan mendapatkan murid. Setiap tahun jumlah siswanya terus mengalami penurunan,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan perhatiannya kepada lembaga pendidikan swasta. “Semoga ada tindak lanjut dari forum ini, kebijakan nyata untuk menyelamatkan dan memberdayakan lembaga pendidikan milik rakyat di Kabupaten Gresik untuk kemudian  bersama sama membangun Gresik yang lebih bermartabat,” imbuhnya.

Salah satu perwakilan sekolah swasta yang hadir dalam forum tersebut membenarkan hal tersebut. Syarifudin dari SMP Mualimat NU Gresik mengatakan sejak adanya aturan zonasi pada 2019 lalu jumlah muridnya turun drastis.

“Sebelum ada zonasi kami bisa dapat tiga kelas. Namun setelah ada zonasi pada 2019 lalu hanya 34 siswa. Sekarang di tahun 2021, hanya 15 siswa,” ungkapnya.

Penurunan jumlah siswa terjadi terus menerus membuat para guru di sekolah tidak bisa mendapatkan TPP. Padahal, TPP ini sangat penting karena honor yang diberikan sekolah tidak seberapa. “Dari sekolah hanya sekitar Rp 25r0 ribu saja. Makanya TPP menjadi sangat penting bagi kami,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Kadispendik Gresik S Hariyanto mengatakan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hasil forum ini. Ke depan tidak ada lagi penambahan rombel di sekolah negeri. “Sekolah swasta bisa mendapatkan lebih banyak murid,” katanya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan survei terkait zonasi. Seberapa besar dampaknya terhadap penurunan siswa di sekolah swasta. “Sesuai apa yang disampaikan IGI, ini akan kami lakukan,” terangnya.

Ditambahkan, terkait SMPN 34 pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah dirancang jauh sebelum dirinya menjabat. “Selain itu, SMPN 34 juga sudah memiliki siswa,” ungkapnya.

Pihaknya mengapresiasi kegiatan rembuk pendidikan ini. Forum RPG akan digelar secara rutin tiga bulan sekali. “Saya sangat apreasiasi. Dan akan dilanjutkan sebagai kegiatan rutinan agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersaa-sama,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dewan Pendidikan Gresik Saiful Kirom mengatakan apa yang disampaikan Kadispendik sudah menjawab keluh kesah dari lembaga swasta. Apakah benar-benar direalisasikan atau tidak. Nanti bersama-sama mari kita tagih, agar terealisasi,” imbuhnya.  (rof/han)

 

GRESIK- Keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 14/2018 tentang zonasi terus menjadi sorotan. Pasalnya peraturan tersebut dinilai bisa membubarkan lembaga pendidikan milik rakyat atau sekolah swasta.

Untuk itu, Forum Rembuk Pendidikan Gresik (RPG) menggelar diskusi terkait penyelamatan lembaga pendidikan milik rakyat di Hotel Pesonna, Senin (16/11). Diskusi tersebut dihadiri Plt Kepala Dispendik Gresik S Hariyanto, Kepala Kemenag Gresik Markus, LP Maarif, Ikatan Guru Indonesia (IGI), Dikdasmen Muhammadiyah dan Dewan Pendidikan dan sejumlah lembaga lainnya.

Inisiator Forum RPG Moh Syafi’ AM yang juga Anggota DPRD Gresik mengatakan kegiatan ini digagas sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan pendidikan milik rakyat. Pasalnya, setelah keluar Permendikbud 14/2018, sekolah swasta yang pihaknya sebut sebagai lembaga pendidikan milik rakyat terancam bubar. “Dengan adanya zonasi, lembaga swasta kesulitan mendapatkan murid. Setiap tahun jumlah siswanya terus mengalami penurunan,” ujarnya.

-

Menurut dia, pemerintah harus memberikan perhatiannya kepada lembaga pendidikan swasta. “Semoga ada tindak lanjut dari forum ini, kebijakan nyata untuk menyelamatkan dan memberdayakan lembaga pendidikan milik rakyat di Kabupaten Gresik untuk kemudian  bersama sama membangun Gresik yang lebih bermartabat,” imbuhnya.

Salah satu perwakilan sekolah swasta yang hadir dalam forum tersebut membenarkan hal tersebut. Syarifudin dari SMP Mualimat NU Gresik mengatakan sejak adanya aturan zonasi pada 2019 lalu jumlah muridnya turun drastis.

“Sebelum ada zonasi kami bisa dapat tiga kelas. Namun setelah ada zonasi pada 2019 lalu hanya 34 siswa. Sekarang di tahun 2021, hanya 15 siswa,” ungkapnya.

Penurunan jumlah siswa terjadi terus menerus membuat para guru di sekolah tidak bisa mendapatkan TPP. Padahal, TPP ini sangat penting karena honor yang diberikan sekolah tidak seberapa. “Dari sekolah hanya sekitar Rp 25r0 ribu saja. Makanya TPP menjadi sangat penting bagi kami,” keluhnya.

Menanggapi hal ini, Kadispendik Gresik S Hariyanto mengatakan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti hasil forum ini. Ke depan tidak ada lagi penambahan rombel di sekolah negeri. “Sekolah swasta bisa mendapatkan lebih banyak murid,” katanya.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan survei terkait zonasi. Seberapa besar dampaknya terhadap penurunan siswa di sekolah swasta. “Sesuai apa yang disampaikan IGI, ini akan kami lakukan,” terangnya.

Ditambahkan, terkait SMPN 34 pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah dirancang jauh sebelum dirinya menjabat. “Selain itu, SMPN 34 juga sudah memiliki siswa,” ungkapnya.

Pihaknya mengapresiasi kegiatan rembuk pendidikan ini. Forum RPG akan digelar secara rutin tiga bulan sekali. “Saya sangat apreasiasi. Dan akan dilanjutkan sebagai kegiatan rutinan agar setiap persoalan bisa diselesaikan bersaa-sama,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dewan Pendidikan Gresik Saiful Kirom mengatakan apa yang disampaikan Kadispendik sudah menjawab keluh kesah dari lembaga swasta. Apakah benar-benar direalisasikan atau tidak. Nanti bersama-sama mari kita tagih, agar terealisasi,” imbuhnya.  (rof/han)

 

Most Read

Berita Terbaru

/