alexametrics
27 C
Gresik
Saturday, 31 July 2021

Tolak Perpanjangan PPKM, Puluhan Aktivis Luruk Bupati

GRESIK – Puluhan aktivis mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Kedatangan mereka untuk perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Para pemuda yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot) ditemui langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Dalam tuntutannya, para aktivis mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyampaikan ke pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif. Selain itu juga menuntut agar Pemkab Gresik membuat langkah kebijakan baru dengan skema penanganan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kondisi lokal kedaerahan. Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat terutama di sektor ekonomi menengah betul – betul dipertimbangkan.

Ketua Forkot Gresik, Haris Sofwanul Faqih mengatakan, pihaknya menolak perpanjangan PPKM Darurat di Gresik karena sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah selama PPKM Darurat banyak dikeluhkan masyarakat.

“PPKM Darurat belum sangat efektif untuk mencegah persoalan penularan Covid-19, malah muncul persoalan baru yakni masalah sosial dan ekonomi. Sehingga harapan kami, Bupati Gresik yang terlahir dari spirit muda bisa memahami bahwa PPKM Darurat hari ini tidak diperlukan di Kabupaten Gresik, justru lebih efektif jika Pemkab Gresik membuat konsep kedaerahan sendiri untuk penanganan pencegahan Covid-19,”tegasnya.

Haris Sofwanul Faqih juga menyoroti banyaknya praktek penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan cenderung memojokkan rakyat kecil. “Sering kali di lapangan rakyat bekerja mencari uang lagi-lagi menjadi kambing hitam pelanggaran aturan, sehingga dampak PPKM Darurat ini sangat dirasakan rakyat kecil,”jelas dia.

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, bahwa PPKM Darurat merupakan produk kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana terus meningkatkan inovasi dan fasilitas. Salah satunya, memberikan bantuan sosial kepada warga Isolasi mandiri (Isoman) dan warga terdampak Covid-19.

Pihaknya juga meminta seluruh pihak bisa saling memahami kondisi pandemi saat ini. Mengingat, di sektor – sektor lain pun juga mengalami hal serupa, namun jika seluruh persoalan disikapi dengan pikiran jernih maka akan terselesaikan dengan baik.

“Kita harus saling mengerti dalam keadaan yang sangat sulit ini, banyak saudara- saudara kita Nakes juga mengalami keadaan yang sama, jenuh payah berat, tetapi ketika kita bisa duduk bersama dengan pikiran jernih, kita pecahkan apa yang menjadi persoalan baik sektor ekonomi maupun sektor kesehatan atau medis,” ucapnya. (jar/rof)


GRESIK – Puluhan aktivis mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. Kedatangan mereka untuk perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Para pemuda yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Kota (Forkot) ditemui langsung Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.

Dalam tuntutannya, para aktivis mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menyampaikan ke pemerintah pusat untuk tidak memperpanjang PPKM Darurat yang dinilai tidak efektif. Selain itu juga menuntut agar Pemkab Gresik membuat langkah kebijakan baru dengan skema penanganan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kondisi lokal kedaerahan. Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat terutama di sektor ekonomi menengah betul – betul dipertimbangkan.

Ketua Forkot Gresik, Haris Sofwanul Faqih mengatakan, pihaknya menolak perpanjangan PPKM Darurat di Gresik karena sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah selama PPKM Darurat banyak dikeluhkan masyarakat.

“PPKM Darurat belum sangat efektif untuk mencegah persoalan penularan Covid-19, malah muncul persoalan baru yakni masalah sosial dan ekonomi. Sehingga harapan kami, Bupati Gresik yang terlahir dari spirit muda bisa memahami bahwa PPKM Darurat hari ini tidak diperlukan di Kabupaten Gresik, justru lebih efektif jika Pemkab Gresik membuat konsep kedaerahan sendiri untuk penanganan pencegahan Covid-19,”tegasnya.

-

Haris Sofwanul Faqih juga menyoroti banyaknya praktek penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan cenderung memojokkan rakyat kecil. “Sering kali di lapangan rakyat bekerja mencari uang lagi-lagi menjadi kambing hitam pelanggaran aturan, sehingga dampak PPKM Darurat ini sangat dirasakan rakyat kecil,”jelas dia.

Menanggapi hal ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, bahwa PPKM Darurat merupakan produk kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah sebagai pelaksana terus meningkatkan inovasi dan fasilitas. Salah satunya, memberikan bantuan sosial kepada warga Isolasi mandiri (Isoman) dan warga terdampak Covid-19.

Pihaknya juga meminta seluruh pihak bisa saling memahami kondisi pandemi saat ini. Mengingat, di sektor – sektor lain pun juga mengalami hal serupa, namun jika seluruh persoalan disikapi dengan pikiran jernih maka akan terselesaikan dengan baik.

“Kita harus saling mengerti dalam keadaan yang sangat sulit ini, banyak saudara- saudara kita Nakes juga mengalami keadaan yang sama, jenuh payah berat, tetapi ketika kita bisa duduk bersama dengan pikiran jernih, kita pecahkan apa yang menjadi persoalan baik sektor ekonomi maupun sektor kesehatan atau medis,” ucapnya. (jar/rof)


Berita Terkait

Berita HITS

Berita Terbaru