GRESIK – Berbagai persoalan seringkali muncul dalam distribusi bantuan langsung tunai (BLT), Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Misalnya, distribusi yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai bahkan pendataan dari pemerintah yang tidak up to date.
Hal tersebut terungkap saat dialog Dialog Kebijakan Perlindungan Sosial Tingkat Kabupaten Gresik bersama Kepala Dinas Sosial dr Ummi Khoiroh, Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lain sebagainya di Gresik, Selasa (13/12).
Peneliti TIFA Istianah mengatakan, dari hasil penelitian di beberapa desa khususnya Desa Gluranrejo dan Wringinanom nyaris 90 persen, penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak bisa mengakses atau mengeluh jika ada permasalahan. Misalnya, belum tahunya informasi pencairan bantuan hingga pembaruan data.
Baca Juga : Marak Pengemis Anak, Ketua Dewan Minta Dinsos Gresik Segera Tangani
“Kami melakukan penelitian dengan metode empiris pendekatan sosiologis, bukan hanya menemukan keluhan keperluan pengaduan, banyak mereka yang merasa penerimaan bansos tidak tepat sasaran. Yang dapat bansos hanya orang dekat lingkungan pemerintah desa,” kata Istianah.
Menurutnya, pendataan kemiskinan dan perubahan data seringkali tidak sesuai program. Mereka yang seharusnya berhak memperoleh bantuan justru tidak mendapatkan. Maka dari itu, lanjut Istianah berharap dilakukan diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data. Atau apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, sustainbility-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang existing.
GRESIK – Berbagai persoalan seringkali muncul dalam distribusi bantuan langsung tunai (BLT), Pendampingan Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Misalnya, distribusi yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai bahkan pendataan dari pemerintah yang tidak up to date.
Hal tersebut terungkap saat dialog Dialog Kebijakan Perlindungan Sosial Tingkat Kabupaten Gresik bersama Kepala Dinas Sosial dr Ummi Khoiroh, Sekretaris Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lain sebagainya di Gresik, Selasa (13/12).
Peneliti TIFA Istianah mengatakan, dari hasil penelitian di beberapa desa khususnya Desa Gluranrejo dan Wringinanom nyaris 90 persen, penerima bantuan sosial dari pemerintah tidak bisa mengakses atau mengeluh jika ada permasalahan. Misalnya, belum tahunya informasi pencairan bantuan hingga pembaruan data.
Baca Juga : Marak Pengemis Anak, Ketua Dewan Minta Dinsos Gresik Segera Tangani
“Kami melakukan penelitian dengan metode empiris pendekatan sosiologis, bukan hanya menemukan keluhan keperluan pengaduan, banyak mereka yang merasa penerimaan bansos tidak tepat sasaran. Yang dapat bansos hanya orang dekat lingkungan pemerintah desa,” kata Istianah.
Menurutnya, pendataan kemiskinan dan perubahan data seringkali tidak sesuai program. Mereka yang seharusnya berhak memperoleh bantuan justru tidak mendapatkan. Maka dari itu, lanjut Istianah berharap dilakukan diagnosa terlebih dahulu terkait akurasi data. Atau apakah desain yang dipilih dapat mengurangi kemiskinan, sustainbility-nya bagaimana serta perlu disandingkan dengan berbagai amanat undang-undang existing.
