GRESIK – Pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Gresik 2021 terus berlanjut. Usai penyampaian laporan oleh bupati, kalangan dewan langsung memberikan tanggapannya melalui pemandangan umum (PU) Fraksi, kemarin. Dalam PU, mayoritas fraksi menyoroti kemungkinan tidak tercapainya pendapatan daerah.
Mega Bagus Saputro, anggota fraksi PDI-P memprediksi ada loss pendapatan. Terlebih, selama pandemi banyak sektor pendapatan ditopang dari pusat. Dimana posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 3,18 persen dan pendapatan transfer justru mengalami penurunan sebesar 1,70 persen.
Termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 45,28 persen dari pendapatan total daerah. “Jadi pemerintah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun semakin tidak bisa mandiri dalam menopang biaya-biaya Pemerintah Daerahnya,” ujarnya.
Mega berharap agar maka Pemkab harus memiliki inovasi-inovasi baru dalam rangka peningkatan PAD. Termasuk mengevaluasi hasil penggunaan APBD Gresik terkait pembenahan program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor-sektor yang terdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi.
Salah satunya dengan melakukan rasionalisasi anggaran belanja di beberapa OPD merupakan langkah yang tepat utamanya di masa pandemi saat ini. “Agar tidak terjadi overlap antara yang sudah direncanakan dengan belanja yang sudah terpenuhi di Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Fraksi PKB Gresik. Melalui juru bicaranya Hudaifah, mereka meminta agar memaksimalkan potensi pendapatan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah . “Pada awalnya ditargetkan sebesar Rp 14 M kemudian turun menjadi Rp 13,7 M atau sebesar 2 persen,” terangnya.
Pemkab Gresik diharapkan mulai intensif memerhatikan performa BUMD di Kabupaten Gresik. Mengingat, dalam 2 tahun terakhir ini performa BUMD tersebut berpotensi loss pendapatan. Di sisi lain, BUMD Gresik belum berhasil menjadi penopang utama dalam kebangkitan perekonomian di Kabupaten Gresik. “Hal ini tercatat pada 2020 yang lalu hanya berkontribusi sebesar 1,2 persen dari total PAD,” pungkasnya. (rof)