GRESIK – Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mendorong penerapan digitalisasi di pemerintahan desa. Sebab, digitalisasi juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan mewujudkan pembangunan desa digital.
Bupati menyampaikan, kendati pandemi Covid-19 belum berakhir, dirinya mengajak semua masyarakat untuk bisa beradaptasi. Kemudian menciptakan inovasi baru yang modern.
“Pandemi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk maju. Kita harus mampu beradaptasi. Kita harus memiliki inisiatif untuk dapat mengikuti arus teknologi,” kata Gus Yani sapaan akrabnya.
Dia menyebut, sangat penting bagi desa-desa untuk membuat platform atau kanal berbasis website untuk memajukan desa. Terutama basis data penduduk agar akese datanya cepat dan akurat.
“Desa harus berbenah, bikin sebuah platform dan mulai melakukan pendataan valid. Misalnya, kondisi penduduk, status vaksinasi, tingkat kemiskinan atau juga terkait aset-aset yang dimiliki desa. Jadi semua bisa akses dan mengontrol secara luas,” paparnya.
Untuk mewujudkan semua itu, Kepala Desa dan BPD harus bekerjasama dengan baik. Tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat di desa masing-masing. “Data yang diimput harus benar-benar valid,” pungkasnya. (fir/han)
GRESIK – Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mendorong penerapan digitalisasi di pemerintahan desa. Sebab, digitalisasi juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan mewujudkan pembangunan desa digital.
Bupati menyampaikan, kendati pandemi Covid-19 belum berakhir, dirinya mengajak semua masyarakat untuk bisa beradaptasi. Kemudian menciptakan inovasi baru yang modern.
“Pandemi tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk maju. Kita harus mampu beradaptasi. Kita harus memiliki inisiatif untuk dapat mengikuti arus teknologi,” kata Gus Yani sapaan akrabnya.
Dia menyebut, sangat penting bagi desa-desa untuk membuat platform atau kanal berbasis website untuk memajukan desa. Terutama basis data penduduk agar akese datanya cepat dan akurat.
“Desa harus berbenah, bikin sebuah platform dan mulai melakukan pendataan valid. Misalnya, kondisi penduduk, status vaksinasi, tingkat kemiskinan atau juga terkait aset-aset yang dimiliki desa. Jadi semua bisa akses dan mengontrol secara luas,” paparnya.
Untuk mewujudkan semua itu, Kepala Desa dan BPD harus bekerjasama dengan baik. Tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat di desa masing-masing. “Data yang diimput harus benar-benar valid,” pungkasnya. (fir/han)
