alexametrics
26 C
Gresik
Sunday, 29 May 2022

DPRD Gresik Paparkan 4 Ranperda Inisiatif

GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan konsepsi awal empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahap 1 2021 dalam rapat paripurna, kemarin. Selanjutnya, ranperda tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah (pemda) sebelum ditetapkan menjadi perda.

Keempat ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kemudian, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan Ranperda tentang Desa Wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan melestarikan nilai budaya lokal. Selain itu, juga untuk meningkatkan partisipasi pada nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa kriteria yang akan difasilitasi sebagai desa wisata. Yakni, memiliki keunikan, ontentisitas adat dan keragaman budaya, mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan, ada pengembangan kerajinan khas dan ada keinginan masyarakat setempat,” ujarnya.

Kemudian, untuk Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diusulkan karena melihat potensi kekayaan alam laut yang cukup besar. Sehingga, diperlukan adanya kebijakan untuk memberikan perlindungan. “Tujuannya agar nelayan Gresik bisa lebih sejahtera lagi ke depannya,” kata dia.

MENYIMAK: Anggota DPRD Gresik saat mengikuti agenda paripurna penyampaian Ranperda inisiatif. (Rofiq/Radar Gresik)

Selanjutnya, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan diharapkan pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terpadu sesuai tata kelola berwawasan lingkungan. Sehingga, bisa meminimalisir dampak negatif pada kesehatan masyarakat. “Dengan adanya retribusi persampahan maka pemerintah harus melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diusulkan untuk menyesuaikan perubahan aturan perundangan-undangan setelah keluarnya UU cipta kerja. “Dengan adanya ranperda ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal Gresik,” imbuhnya.

Sementara itu, selain empat ranperda inisiatif DPRD Gresik, Pemkab juga mengajukan dua ranperda inisiatif. Yakni, Ranperda perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perseroan Daerah dan Ranperda tentang Trantibum dan Perlindungan Masyarakat. (adv/rof/han)

GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik menyampaikan konsepsi awal empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tahap 1 2021 dalam rapat paripurna, kemarin. Selanjutnya, ranperda tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah (pemda) sebelum ditetapkan menjadi perda.

Keempat ranperda tersebut yakni, Ranperda tentang Desa Wisata, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Kemudian, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan Ranperda tentang Desa Wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan melestarikan nilai budaya lokal. Selain itu, juga untuk meningkatkan partisipasi pada nilai agama, kearifan lokal dan lingkungan secara berkelanjutan.

-

“Ada beberapa kriteria yang akan difasilitasi sebagai desa wisata. Yakni, memiliki keunikan, ontentisitas adat dan keragaman budaya, mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan, ada pengembangan kerajinan khas dan ada keinginan masyarakat setempat,” ujarnya.

Kemudian, untuk Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diusulkan karena melihat potensi kekayaan alam laut yang cukup besar. Sehingga, diperlukan adanya kebijakan untuk memberikan perlindungan. “Tujuannya agar nelayan Gresik bisa lebih sejahtera lagi ke depannya,” kata dia.

MENYIMAK: Anggota DPRD Gresik saat mengikuti agenda paripurna penyampaian Ranperda inisiatif. (Rofiq/Radar Gresik)

Selanjutnya, Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan diharapkan pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terpadu sesuai tata kelola berwawasan lingkungan. Sehingga, bisa meminimalisir dampak negatif pada kesehatan masyarakat. “Dengan adanya retribusi persampahan maka pemerintah harus melakukan perbaikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan diusulkan untuk menyesuaikan perubahan aturan perundangan-undangan setelah keluarnya UU cipta kerja. “Dengan adanya ranperda ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal Gresik,” imbuhnya.

Sementara itu, selain empat ranperda inisiatif DPRD Gresik, Pemkab juga mengajukan dua ranperda inisiatif. Yakni, Ranperda perubahan Perseroan Terbatas Gresik Migas menjadi Perseroan Daerah dan Ranperda tentang Trantibum dan Perlindungan Masyarakat. (adv/rof/han)

Most Read

Berita Terbaru

/