alexametrics
28 C
Gresik
Tuesday, 17 May 2022

DPR Minta KPK Turun Awasi Kawasan JIIPE

GRESIK– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Sebab berdasarkan temuannya, banyak ditemukan kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Di antaranya mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekitar 600 hektare tanah warga yang kena proyek belum dibayar.

Hal ini diungkapkan Arteria Dahlan saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk “Industrialisasi Dalam Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Gresik” yang diadakan Relawan Pro Demokrasi (Repdem) di Hotel Pesonna Gresik, Minggu malan (22/11/2020). Arteri mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Saya sudah meminta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE,” katanya.

Namun hingga saat ini, Arteria, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. “Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan),” kata Bang Teri sambil melihat Andi Firasadi yang juga menjadi pemateri seminar di sampingnya.

Pihaknya meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). “Jangan berlindung dengan alasan PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional,” pintanya. Belum semua lahan di JIIPE dibebaskan dan pemilik lahan yang kena proyek dibayar. “Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah,” ungkapnya.

Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan). Kemudian, ditumpuki kasus lain. “Sehingga menjadi sumir, tak jelas,” cetusnya.  Lebih jauh, Bang Teri menyatakan, jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. “Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE,” tegasnya. “Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusutnya biar jelas,” sambungnya. (yud/han)

GRESIK– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kabupaten Gresik untuk mengusut proyek kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang berada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

Sebab berdasarkan temuannya, banyak ditemukan kejanggalan dan persoalan hukum dalam proyek tersebut. Di antaranya mulai soal status lahan, pengadaan lahan, hingga ada sekitar 600 hektare tanah warga yang kena proyek belum dibayar.

Hal ini diungkapkan Arteria Dahlan saat menjadi pemateri dalam seminar bertajuk “Industrialisasi Dalam Menekan Angka Pengangguran di Kabupaten Gresik” yang diadakan Relawan Pro Demokrasi (Repdem) di Hotel Pesonna Gresik, Minggu malan (22/11/2020). Arteri mengaku sudah pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri dan jajarannya saat rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Saya sudah meminta agar Kapolri mengusut kasus di JIIPE,” katanya.

-

Namun hingga saat ini, Arteria, perkembangan kasus yang telah lama dinantikan masyarakat Gresik tersebut belum jelas. “Untuk itu, saya meminta teman-teman PDI Perjuangan di DPRD Gresik dan DPRD Jatim mengawal. Termasuk Mas Andi Firasadi (Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan),” kata Bang Teri sambil melihat Andi Firasadi yang juga menjadi pemateri seminar di sampingnya.

Pihaknya meminta aparat penegak hukum agar tak takut membongkar kasus di JIIPE karena alasan proyek strategis nasional (PSN). “Jangan berlindung dengan alasan PSN, sehingga aparat penegak hukum dibuat takut. Polisi sebagai penegak hukum jangan takut usut persoalan di JIIPE, jangan berlindung alasan proyek strategis nasional,” pintanya. Belum semua lahan di JIIPE dibebaskan dan pemilik lahan yang kena proyek dibayar. “Bahkan yang sudah dibebaskan juga banyak yang masih bermasalah,” ungkapnya.

Ia khawatir kasus di JIIPE yang tengah ditangani penegak hukum di-SP3 (surat penghentian penyidikan). Kemudian, ditumpuki kasus lain. “Sehingga menjadi sumir, tak jelas,” cetusnya.  Lebih jauh, Bang Teri menyatakan, jika benar proyek di kawasan JIIPE ada persoalan, maka bisa dimasukkan dalam pidana korporasi. “Korporasi bisa dipidanakan jika ada persoalan hukum di proyek JIIPE,” tegasnya. “Untuk itu, KPK harus masuk ke Gresik, turun ke JIIPE untuk mengusutnya biar jelas,” sambungnya. (yud/han)

Most Read

Berita Terbaru

/