alexametrics
27 C
Gresik
Thursday, 19 May 2022

Netralitas ASN Jadi Prioritas Pengawasan Bawaslu

GRESIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Anggota Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Divisi Pengawasan, Aang Khunaifi mengatakan Bawaslu sudah mengidentifikasi, 19 Kabupaten/kota pilkada ada unsur kecurangan netralitas ASN. “Sosialiasi ini sebagai upaya pencegahan cara memberikan informasi  untuk ASN, kepala Desa, bahkan TNI dan Polri,” jelasnya. Ke-19 kabupaten penyelenggaran semua berpotensi mengalami kecurangan pilkada pada kategori netralitas ASN. Biasanya, kecurangan dilakukan seperti pemasangan atau mencatut ASN dalam pencalogan cabup.  Pelanggaran lainnya ASN memasang kegiatannya di medsos sebagai upaya memanfaatkan media.

“Itu sudah disanksi yang menunda kenaikan penundaan kenaikan jabatan. Jika sampai terjadi, sanksinya pemberhentian tetap atau format atau sanksi peringatan keras atau sedang penundaan jabatan dan lain sebagainya. Nnati akan disampaikan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) RI,”jelas dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi berharap semua stakeholder punya tujuan yang sama dalam pelaksanaan pilbup Gresik. “Targetnya pilkada berjalan lancar damai, aman dan sejuk,” harapnya. (jar/han)

GRESIK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Anggota Bawaslu Jawa Timur (Jatim) Divisi Pengawasan, Aang Khunaifi mengatakan Bawaslu sudah mengidentifikasi, 19 Kabupaten/kota pilkada ada unsur kecurangan netralitas ASN. “Sosialiasi ini sebagai upaya pencegahan cara memberikan informasi  untuk ASN, kepala Desa, bahkan TNI dan Polri,” jelasnya. Ke-19 kabupaten penyelenggaran semua berpotensi mengalami kecurangan pilkada pada kategori netralitas ASN. Biasanya, kecurangan dilakukan seperti pemasangan atau mencatut ASN dalam pencalogan cabup.  Pelanggaran lainnya ASN memasang kegiatannya di medsos sebagai upaya memanfaatkan media.

“Itu sudah disanksi yang menunda kenaikan penundaan kenaikan jabatan. Jika sampai terjadi, sanksinya pemberhentian tetap atau format atau sanksi peringatan keras atau sedang penundaan jabatan dan lain sebagainya. Nnati akan disampaikan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) RI,”jelas dia.

-

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi berharap semua stakeholder punya tujuan yang sama dalam pelaksanaan pilbup Gresik. “Targetnya pilkada berjalan lancar damai, aman dan sejuk,” harapnya. (jar/han)

Most Read

Berita Terbaru

/