GRESIK – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) alami kesulitan untuk melakuka pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Mulai dari perubahan identitas hingga prokolol covid-19 tentang pembatasan sosial.
Petugas coklit harus turun dengan membawa alat pelindung diri (APD) menghampiri setiap rumah pemilih. Namun karena ada anjuran protokol kesehatan, mereka tetap harus menjaga jarak. Termasuk mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah dan tidak terlalu lama.
Komisioner KPU Gresgik Divisi Perencanaan dan Data Abdullah Sidiq Notonegoro membenarkan hal tersebut. Setidaknya, ada tiga hal kendala yang dihadapi oleh tim dilapangan.
“Beberapa kawasan perumahan yang warganya sulit atau enggan untuk ditemui. Proses coklit yang dilakukan oleh PPDP cenderung diarahkan untuk langsung ke ketua RT,” jelasnya.
Carannya dengan menyediakan salinan dokumen kependudukannya di RT dan PPDP bisa mencocokkan. “Agar tidak ada masalah maka PPDP kami instruksikan untuk koordinasi dengan Pengawas Desa/Kelurahan untuk menyikapi masalah tersebut,” jelasnya.
Selain itu, beberapa PPDP masih dalam proses rapid tes, sebagai syarat yang ditentukan KPU Pusat agar bisa menjalankan tugasnya sebelum turun kepalangan.
“Dengan catatan hasil rapid test tersebut nonreaktif atau negative,” ungkapnya.
Bahkan, proses coklit dilakukan dengan video call.
“Akibat pemilih menjalani karantina karena reaktif bahkan dinyatakan positif covid-19. Kegiatan coklit video call tersebut tetap berkoordinasi dengan RT dan PPK setempat,” pungkasnya. (fir/rof)
GRESIK – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) alami kesulitan untuk melakuka pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Mulai dari perubahan identitas hingga prokolol covid-19 tentang pembatasan sosial.
Petugas coklit harus turun dengan membawa alat pelindung diri (APD) menghampiri setiap rumah pemilih. Namun karena ada anjuran protokol kesehatan, mereka tetap harus menjaga jarak. Termasuk mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah dan tidak terlalu lama.
Komisioner KPU Gresgik Divisi Perencanaan dan Data Abdullah Sidiq Notonegoro membenarkan hal tersebut. Setidaknya, ada tiga hal kendala yang dihadapi oleh tim dilapangan.
“Beberapa kawasan perumahan yang warganya sulit atau enggan untuk ditemui. Proses coklit yang dilakukan oleh PPDP cenderung diarahkan untuk langsung ke ketua RT,” jelasnya.
Carannya dengan menyediakan salinan dokumen kependudukannya di RT dan PPDP bisa mencocokkan. “Agar tidak ada masalah maka PPDP kami instruksikan untuk koordinasi dengan Pengawas Desa/Kelurahan untuk menyikapi masalah tersebut,” jelasnya.
Selain itu, beberapa PPDP masih dalam proses rapid tes, sebagai syarat yang ditentukan KPU Pusat agar bisa menjalankan tugasnya sebelum turun kepalangan.
“Dengan catatan hasil rapid test tersebut nonreaktif atau negative,” ungkapnya.
Bahkan, proses coklit dilakukan dengan video call.
“Akibat pemilih menjalani karantina karena reaktif bahkan dinyatakan positif covid-19. Kegiatan coklit video call tersebut tetap berkoordinasi dengan RT dan PPK setempat,” pungkasnya. (fir/rof)
