alexametrics
28C
Gresik
Monday, 12 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Ribuan Penunggak Iuran BPJS Luruk Dewan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

GRESIK – Komisi IV DPRD Gresik mengundang rapat dengar pendapat atau hearing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Gresik beserta Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk menindaklanjuti keluhan ribuan warga yang kartu kepesertaan BPJS Kesehatannya non aktif karena menunggak dan tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan selama 2 tahun.

Dalam hearing itu, legislatif juga menagih janji Dinsos terkait validasi data 76.265 warga miskin (gakin) pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai penerima bantuan iuran (PIB) yang berasal APBN terancam dinonaktifkan karena datanya tak valid dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin mengatakan, meski validasi data tersebut masih dalam proses yang dilakukan oleh Dinsos Gresik namun pihaknya mendapat informasi, untuk mendapatkan KIS PBI (dari APBN) tidak ada kuota melainkan berdasarkan usulan dari Pemkab. “Kalau kami tidak mengajukan itu, dan (dinsos) masih ribet dengan data yang belum beres, maka kita tak mendapatkan (tambahan PIB KIS) itu. Kalau DTKS tidak klir juga berimbas pada KPM (keluarga penerima manfaat) BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan),” kata dia.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gresik Tutus Novita Dewi memberikan skema solusi bagi ribuan peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan karena menunggak pembayaran. Yakni, melalui program jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) Pemprov Jatim. Sehingga, kartu kepesertaannya bisa aktif dan pembayarannya gratis. Sebab, mereka merupakan PIB yang berasal dari APBD Provinsi Jatim. “Untuk tunggakan pembayarannya yang sebelumnya tetap kita tagih setiap bulannya,”tutur dia.

Bagi PIB dari Jamkesmasprov yang nantinya sudah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan lagi, lanjut Tutus, bisa menarik diri dari PIB Jamkesmasprov ini.

Sementara itu, dari data yang ada, Kabupaten Gresik mendapat kuota 18.167 warga miskin untuk PIB dari APBD Propinsi Jatim. Sedangkan jumlah yang sudah didaftarkan melalui Dinsos Gresik sebanyak 12.394 orang. Sedangkan sisa kuota yang masih terserap 5.773 orang.

Ketua Komisi IV, Muchammad menanggapi positif solusi dari BPJS Kesehatan. Pihaknya meminta agar hal tersebu ditindaklanjuti dan disampaikan ke masyarakat agar tak terjadi polemik.

“Kalau memang layak, segera ditindaklanjuti Jaskesmasprov itu,”kata Muhammad.

Sementar itu, Dinsos Gresik juga berencana mengalihkan atau migrasi 10.000 pemegang Kartu Gresik Sehat (KIG) yang dananya berasal dari APBD Gresik untuk menjadi KIS sehingga PIB berasal dari APBN. (fir/han)

Mobile_AP_Rectangle 1

GRESIK – Komisi IV DPRD Gresik mengundang rapat dengar pendapat atau hearing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Gresik beserta Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk menindaklanjuti keluhan ribuan warga yang kartu kepesertaan BPJS Kesehatannya non aktif karena menunggak dan tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan selama 2 tahun.

Dalam hearing itu, legislatif juga menagih janji Dinsos terkait validasi data 76.265 warga miskin (gakin) pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai penerima bantuan iuran (PIB) yang berasal APBN terancam dinonaktifkan karena datanya tak valid dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin mengatakan, meski validasi data tersebut masih dalam proses yang dilakukan oleh Dinsos Gresik namun pihaknya mendapat informasi, untuk mendapatkan KIS PBI (dari APBN) tidak ada kuota melainkan berdasarkan usulan dari Pemkab. “Kalau kami tidak mengajukan itu, dan (dinsos) masih ribet dengan data yang belum beres, maka kita tak mendapatkan (tambahan PIB KIS) itu. Kalau DTKS tidak klir juga berimbas pada KPM (keluarga penerima manfaat) BPNT (bantuan pangan non tunai) dan PKH (program keluarga harapan),” kata dia.

Mobile_AP_Half Page

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gresik Tutus Novita Dewi memberikan skema solusi bagi ribuan peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan karena menunggak pembayaran. Yakni, melalui program jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) Pemprov Jatim. Sehingga, kartu kepesertaannya bisa aktif dan pembayarannya gratis. Sebab, mereka merupakan PIB yang berasal dari APBD Provinsi Jatim. “Untuk tunggakan pembayarannya yang sebelumnya tetap kita tagih setiap bulannya,”tutur dia.

Bagi PIB dari Jamkesmasprov yang nantinya sudah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan lagi, lanjut Tutus, bisa menarik diri dari PIB Jamkesmasprov ini.

Sementara itu, dari data yang ada, Kabupaten Gresik mendapat kuota 18.167 warga miskin untuk PIB dari APBD Propinsi Jatim. Sedangkan jumlah yang sudah didaftarkan melalui Dinsos Gresik sebanyak 12.394 orang. Sedangkan sisa kuota yang masih terserap 5.773 orang.

Ketua Komisi IV, Muchammad menanggapi positif solusi dari BPJS Kesehatan. Pihaknya meminta agar hal tersebu ditindaklanjuti dan disampaikan ke masyarakat agar tak terjadi polemik.

“Kalau memang layak, segera ditindaklanjuti Jaskesmasprov itu,”kata Muhammad.

Sementar itu, Dinsos Gresik juga berencana mengalihkan atau migrasi 10.000 pemegang Kartu Gresik Sehat (KIG) yang dananya berasal dari APBD Gresik untuk menjadi KIS sehingga PIB berasal dari APBN. (fir/han)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

Berita Terkait

Desktop_AP_Rectangle 1

Berita HITS

Desktop_AP_Rectangle 2

Berita Terbaru