alexametrics
28 C
Gresik
Tuesday, 5 July 2022

Komisi II Minta Pemerintah Fasilitasi Asuransi Hewan Ternak

GRESIK – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ratusan ekor hewan ternak sapi di Gresik terus menjadi perhatian kalangan dewan. Mereka meminta pemerintah segera memberikan fasilitas asuransi khusus hewan ternak. Sehingga, jika muncul wabah kerugiannya bisa diminimalisir.

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir, pasca menggelar rapat bersama mitra komisi pada pekan lalu mengatakan ide tersebut muncul mengingat dalam APBD 2023, tidak mencantumkan bantuan sosial untuk menjamin peternak.

Sehingga, bisa dipastikan jaring pengaman sosial bagi peternak sapi menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). “Karena dulu pernah ada namun tidak diberlakukan kembali,” jelasnya.

Menurut dia, wabah PMK yang saat ini terjadi bisa menjadi pelajaran bagi dinas terkait. Terutama dalam langkah pencegahan dalam menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Bisa digalakkan kembali program serupa. Secara sistematis hal tersebut juga dalam rangka menjaga ketahanan pangan akan kebutuhan daging,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong penggunaan dana desa untuk layanan kesehatan hewan ternak. “Apalagi ini sudah jadi wabah di skala Provinsi Jawa Timur. Jadi, juknis pemberlakuan untuk ketahanan pangan dari dana desa ini perlu diperinci oleh dinas terkait,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian (Dispertan) masih menunggu Peraturan Bupati (perbup) terbit untuk bisa memberikan kompensasi Rp 10 juta perekor sapi yang mati terkena wabah. (rof/han)

GRESIK – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ratusan ekor hewan ternak sapi di Gresik terus menjadi perhatian kalangan dewan. Mereka meminta pemerintah segera memberikan fasilitas asuransi khusus hewan ternak. Sehingga, jika muncul wabah kerugiannya bisa diminimalisir.

Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir, pasca menggelar rapat bersama mitra komisi pada pekan lalu mengatakan ide tersebut muncul mengingat dalam APBD 2023, tidak mencantumkan bantuan sosial untuk menjamin peternak.

Sehingga, bisa dipastikan jaring pengaman sosial bagi peternak sapi menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). “Karena dulu pernah ada namun tidak diberlakukan kembali,” jelasnya.

-

Menurut dia, wabah PMK yang saat ini terjadi bisa menjadi pelajaran bagi dinas terkait. Terutama dalam langkah pencegahan dalam menekan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Bisa digalakkan kembali program serupa. Secara sistematis hal tersebut juga dalam rangka menjaga ketahanan pangan akan kebutuhan daging,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong penggunaan dana desa untuk layanan kesehatan hewan ternak. “Apalagi ini sudah jadi wabah di skala Provinsi Jawa Timur. Jadi, juknis pemberlakuan untuk ketahanan pangan dari dana desa ini perlu diperinci oleh dinas terkait,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian (Dispertan) masih menunggu Peraturan Bupati (perbup) terbit untuk bisa memberikan kompensasi Rp 10 juta perekor sapi yang mati terkena wabah. (rof/han)

Most Read

Berita Terbaru

/