GRESIK— Rendahnya pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan. Wakil rakyat menilai pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Mereka meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan pengawasannya.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan tambahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sektor industri mineral bukan logam mencapai Rp 1 triliun lebih Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 129 M. Namun, sampai akhir tahun 2022 pendapatan pajak mineral bukan logamnya hanya Rp 2,251 miliar. “Padahal targetnya Rp 8 miliar,” ungkap dia.
Menurut dia, raihan pendapatan ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021 sebesar Rp 2,218 miliar. Dengan rendahnya kenaikan menunjukkan kinerja pengawasan OPD tidak maksimal. “Kami minta agar memaksimalkan CCTV dan checker di zona-zona tambang,” ujarnya.
Dikatakan, rendahnya pendapatan tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan dan infratruktur yang ditimbulkan. Padahal nilai pajak mineral bukan logam cukup besar. Mencapai 20 persen. “OPD harus melakukan official assesment di sektor Minerba agar pendapatan pajak minerba tidak loss,” terangnya.
Ia menjelaskan, Freeport hingga 2024 adalah masa konstruksi, aktivitas pengurukan sangat luar biasa. Tahun ini momen terakhir menggenjot pendapatan di Minerba. “Jangan sampai terlewat begitu saja,” kata dia.
Ditambahkan, pada tahun 2023 Gresik mengalami krisis finansial. Maka potensi harus digenjot dengan maksimal. “Perusahaan galian yang tidak berizin harus ditertibkan dan dikenakan pajak serta disinsentif,” tegasnya.
Pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait. Termasuk kajian potensi pendapatan. Jangan sampai selalu tidak tercapai karena akan berdampak pada belanja daerah. “Kalau target pendapatannya asal-asalan, belanja yang sudah disusun untuk melayani masyarakat tidak bisa terlaksana,” imbuhnya. (rof)
GRESIK— Rendahnya pendapatan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan. Wakil rakyat menilai pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Mereka meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar meningkatkan pengawasannya.
Anggota Komisi II DPRD Gresik Syahrul Munir mengatakan tambahan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk sektor industri mineral bukan logam mencapai Rp 1 triliun lebih Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 129 M. Namun, sampai akhir tahun 2022 pendapatan pajak mineral bukan logamnya hanya Rp 2,251 miliar. “Padahal targetnya Rp 8 miliar,” ungkap dia.
Menurut dia, raihan pendapatan ini tidak jauh berbeda dari tahun 2021 sebesar Rp 2,218 miliar. Dengan rendahnya kenaikan menunjukkan kinerja pengawasan OPD tidak maksimal. “Kami minta agar memaksimalkan CCTV dan checker di zona-zona tambang,” ujarnya.
Dikatakan, rendahnya pendapatan tidak sesuai dengan kerusakan lingkungan dan infratruktur yang ditimbulkan. Padahal nilai pajak mineral bukan logam cukup besar. Mencapai 20 persen. “OPD harus melakukan official assesment di sektor Minerba agar pendapatan pajak minerba tidak loss,” terangnya.
Ia menjelaskan, Freeport hingga 2024 adalah masa konstruksi, aktivitas pengurukan sangat luar biasa. Tahun ini momen terakhir menggenjot pendapatan di Minerba. “Jangan sampai terlewat begitu saja,” kata dia.
Ditambahkan, pada tahun 2023 Gresik mengalami krisis finansial. Maka potensi harus digenjot dengan maksimal. “Perusahaan galian yang tidak berizin harus ditertibkan dan dikenakan pajak serta disinsentif,” tegasnya.
Pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD terkait. Termasuk kajian potensi pendapatan. Jangan sampai selalu tidak tercapai karena akan berdampak pada belanja daerah. “Kalau target pendapatannya asal-asalan, belanja yang sudah disusun untuk melayani masyarakat tidak bisa terlaksana,” imbuhnya. (rof)
