alexametrics
31 C
Gresik
Sunday, 29 May 2022

Komisi IV DPRD Gresik Minta Dinsos Sosialisasi Sistem Penyaluran BPNT

KOTA- Komisi IV DPRD Gresik meminta Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk segera melakukan sosialisasi perubahan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada penerima. Sehingga, masyarakat bisa segera menyesuaikan.

Ketua Komisi IV, Muchammad mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian yakni ada KPM yang memiliki ATM atau kartu kesejahteraan sosial, tetapi tak ada saldo atau kosong

“Yang penting, Dinsos bisa memberikan penjelasan pada KPM yang pemegang kartu kesejahteraan sosial atau ATM kalau sekarang tidak menggunakan kartu lagi. Karena dulu, banyak kartunya kosong. Ini harus diantispasi Dinsos agar masyarakat bisa menerima. Dan  ini pekerjaaan tidak gampang,” ujarnya Muhammad.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh mengakui petunjuk teknis (juknis) belum ada. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik terkait penyalurannya agar tepat sasaran dan sesuai data. Di mana, KPM yang menerima akan mendapatkan undangan lebih dulu.

“Kami sudah membangun komitmen dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik. Jadi, sebelum PT Pos Indonesia menyalurkan, kita harus juga mendapatkan data byname dan by addres-nya. PT Pos Indonesia Cabang Gresik akan menjangkau hingga ke tingkat desa. Mereka menegaskan sudah ada standart. Mereka punya tim dan jadwal penyalurannya. Kami akan diberi tembusan jadwal dan nama petugas,’jelas dia.

Mekanisme ini, sambung Ummi Khoiroh, berbeda dengan penyaluran BPNTyang lama melalui Himbara. Sebab, Dinsos Gresik tak ada urusan agen yang menjadi kenangan bank sebagai penyalur BPNT.

“Begitu juga pendamping ada perubahan mendasar. Sekarang TKSK (tim kesejahteraan sosial kecamatan) maupun koordinator daerah (korda) tidak ada. Pendmaping di daerah, itu dari Pripinsi. Saat ini, pendamping yang digunakan yakni pendamping PKH (program keluarga harapan),”ulas dia.

Hasil konsolidasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik, sambung Ummi Khoiroh, mereka akan mencairkan setiap 3 bulan sekali setelah ada surat perintah pencairan. Sehingga, KPM akan menerima BPNT sebesar Rp 600 ribu.

“Yang sudah ditetapkan sesuai DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di Kemensos, ada 34 ribu KPM untuk BPNT di Gresik. Dan uangnya sduah siap di kantor pos,”tandas dia. (fir/rof)

KOTA- Komisi IV DPRD Gresik meminta Dinas Sosial (Dinsos) Gresik untuk segera melakukan sosialisasi perubahan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada penerima. Sehingga, masyarakat bisa segera menyesuaikan.

Ketua Komisi IV, Muchammad mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian yakni ada KPM yang memiliki ATM atau kartu kesejahteraan sosial, tetapi tak ada saldo atau kosong

“Yang penting, Dinsos bisa memberikan penjelasan pada KPM yang pemegang kartu kesejahteraan sosial atau ATM kalau sekarang tidak menggunakan kartu lagi. Karena dulu, banyak kartunya kosong. Ini harus diantispasi Dinsos agar masyarakat bisa menerima. Dan  ini pekerjaaan tidak gampang,” ujarnya Muhammad.

-

Menanggapi hal ini, Kepala Dinsos Gresik Ummi Khoiroh mengakui petunjuk teknis (juknis) belum ada. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan konsolidasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik terkait penyalurannya agar tepat sasaran dan sesuai data. Di mana, KPM yang menerima akan mendapatkan undangan lebih dulu.

“Kami sudah membangun komitmen dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik. Jadi, sebelum PT Pos Indonesia menyalurkan, kita harus juga mendapatkan data byname dan by addres-nya. PT Pos Indonesia Cabang Gresik akan menjangkau hingga ke tingkat desa. Mereka menegaskan sudah ada standart. Mereka punya tim dan jadwal penyalurannya. Kami akan diberi tembusan jadwal dan nama petugas,’jelas dia.

Mekanisme ini, sambung Ummi Khoiroh, berbeda dengan penyaluran BPNTyang lama melalui Himbara. Sebab, Dinsos Gresik tak ada urusan agen yang menjadi kenangan bank sebagai penyalur BPNT.

“Begitu juga pendamping ada perubahan mendasar. Sekarang TKSK (tim kesejahteraan sosial kecamatan) maupun koordinator daerah (korda) tidak ada. Pendmaping di daerah, itu dari Pripinsi. Saat ini, pendamping yang digunakan yakni pendamping PKH (program keluarga harapan),”ulas dia.

Hasil konsolidasi dengan PT Pos Indonesia Cabang Gresik, sambung Ummi Khoiroh, mereka akan mencairkan setiap 3 bulan sekali setelah ada surat perintah pencairan. Sehingga, KPM akan menerima BPNT sebesar Rp 600 ribu.

“Yang sudah ditetapkan sesuai DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) di Kemensos, ada 34 ribu KPM untuk BPNT di Gresik. Dan uangnya sduah siap di kantor pos,”tandas dia. (fir/rof)

Most Read

Berita Terbaru

/