GRESIK-Memasuki awal tahun anggaran 2023, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mensosialisasikan penggunaan elektronik katalog (e-katalog) lokal. Sosialisasi dilakukan langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti yang dilakukan di Dinkes beberapa waktu lalu.
“Bukan hanya e-katalog. Tapi seluruh sistem pengadaan barang dan jasa kami sosialisasikan. Namun kami minta diupayakan menggunakan e-katalog lokal,” ujar Kepala BLPBJ Pemkab Gresik Tri Joko Efendi.
Pemdes Diminta Belanjakan Anggaran di e-Katalog Lokal
Dikatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mekanisme pengadaan di Pemkab Gresik bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, berdasarkan data KPK kasus korupsi sektor pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua di bawah penyuapan. “Makanya kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaksana di OPD,” ungkap dia.
Selain mekanisme pengadaan, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait e-katalog lokal. Pihaknya berharap pada APBD 2023 ini transaksi di e-katalog lokal bisa meningkat dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu baru dimulai pertengahan tahun bisa mencapai Rp 90 miliar. Kami optimis tahun ini bisa naik,” katanya.
Ia menambahkan, memang tidak seluruh belanja wajib pakai e-katalog lokal. Namun, pihaknya meminta agar diprioritaskan. Kalau tidak ada baru pakai model transaksi lainnya. “Memang bukan perkara mudah. Makanya kami terus mendorong OPD-OPD bisa melakukan hal tersebut,” imbuhnya. (rof)
GRESIK-Memasuki awal tahun anggaran 2023, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus mensosialisasikan penggunaan elektronik katalog (e-katalog) lokal. Sosialisasi dilakukan langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti yang dilakukan di Dinkes beberapa waktu lalu.
“Bukan hanya e-katalog. Tapi seluruh sistem pengadaan barang dan jasa kami sosialisasikan. Namun kami minta diupayakan menggunakan e-katalog lokal,” ujar Kepala BLPBJ Pemkab Gresik Tri Joko Efendi.
Pemdes Diminta Belanjakan Anggaran di e-Katalog Lokal
Dikatakan, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan mekanisme pengadaan di Pemkab Gresik bisa sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasalnya, berdasarkan data KPK kasus korupsi sektor pengadaan barang dan jasa menempati urutan kedua di bawah penyuapan. “Makanya kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaksana di OPD,” ungkap dia.
Selain mekanisme pengadaan, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait e-katalog lokal. Pihaknya berharap pada APBD 2023 ini transaksi di e-katalog lokal bisa meningkat dibandingkan tahun lalu. “Tahun lalu baru dimulai pertengahan tahun bisa mencapai Rp 90 miliar. Kami optimis tahun ini bisa naik,” katanya.
Ia menambahkan, memang tidak seluruh belanja wajib pakai e-katalog lokal. Namun, pihaknya meminta agar diprioritaskan. Kalau tidak ada baru pakai model transaksi lainnya. “Memang bukan perkara mudah. Makanya kami terus mendorong OPD-OPD bisa melakukan hal tersebut,” imbuhnya. (rof)
