GRESIK-Rencana pemerintah melakukan refocusing anggaran 30 persen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat respon Komisi II DPRD Gresik. Komisi bidang keuangan ini berencana melakukan klarifikasi kepada pemerintah. Sebab, nominal refocusing dinilai cukup besar.
Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan pihaknya telah mendengar kabar tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada edaran resmi dari Tim Anggaran kepada OPD.
“Pasti. Kami akan melakukan klarifikasi. Karena refocusing 30 persen bakal membuat APBD 2023 berubah drastis,” ujarnya.
Dikatakan, jika memang perlu dilakukan refocusing maka harus disampaikan kepada dewan. Karena tanggungjawab keuangan tidak hanya pemerintah saja. “Tidak bisa sepihak seperti itu. Harus disampaikan dan dibahas bersama kami,” ungkap dia.
Saat ini, lanjut Asroin, pihaknya sedang berkomunikasi dengan Ketua DPRD Gresik. Apakah sudah mendengar kabar tersebut dan bagaimana tindaklanjutnya. “Apakah dibahas Banggar atau Komisi II kami nanti menunggu disposisi pimpinan DPRD,” terangnya.
Ia menambahkan, memang kondisi keuangan saat ini cukup miris. Pasalnya, pada akhir 2022 lalu SILPAnya cukup kecil dan KASDA kosong. “Ini memang baru pertama terjadi. Makanya kami perlu melakukan klarifikasi,” imbuhnya. (rof)
GRESIK-Rencana pemerintah melakukan refocusing anggaran 30 persen di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat respon Komisi II DPRD Gresik. Komisi bidang keuangan ini berencana melakukan klarifikasi kepada pemerintah. Sebab, nominal refocusing dinilai cukup besar.
Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan pihaknya telah mendengar kabar tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada edaran resmi dari Tim Anggaran kepada OPD.
“Pasti. Kami akan melakukan klarifikasi. Karena refocusing 30 persen bakal membuat APBD 2023 berubah drastis,” ujarnya.
Dikatakan, jika memang perlu dilakukan refocusing maka harus disampaikan kepada dewan. Karena tanggungjawab keuangan tidak hanya pemerintah saja. “Tidak bisa sepihak seperti itu. Harus disampaikan dan dibahas bersama kami,” ungkap dia.
Saat ini, lanjut Asroin, pihaknya sedang berkomunikasi dengan Ketua DPRD Gresik. Apakah sudah mendengar kabar tersebut dan bagaimana tindaklanjutnya. “Apakah dibahas Banggar atau Komisi II kami nanti menunggu disposisi pimpinan DPRD,” terangnya.
Ia menambahkan, memang kondisi keuangan saat ini cukup miris. Pasalnya, pada akhir 2022 lalu SILPAnya cukup kecil dan KASDA kosong. “Ini memang baru pertama terjadi. Makanya kami perlu melakukan klarifikasi,” imbuhnya. (rof)
