Belasan Proyek Belum Tuntas, Kontraktor Terancam Diblacklist

GRESIK – Tahun anggaran 2021 tinggal menyisakan hitungan minggu. Namun, belasan proyek infrastruktur milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih berprogres rendah. Alhasil, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut terancam kena blacklist karena tidak bisa menyelesaikan tepat waktu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sedikitnya ada 40 paket pekerjaan konstruksi yang dilelang, namun baru 22 paket yang sudah selesai 100 persen. Sisanya, 18 paket masih berprogres rendah.

Misalnya pekerjaan Puskesmas Dadapkuning. Sejauh ini, puskesmas yang menjadi langganan banjir akibat luapan Kali Lamong itu baru berprogres 15 persen. Kemudian, Jalan ruas Lowayu yang baru 9 persen. Jembatan Martadinata 17 persen, Jalan Lasem-Lowayu 19 persen, Jembatan Klampok 7 persen.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Achmad Hadi mengatakan, pihaknya secara berkala sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Dari hasil monev itu, diakui memang ada beberapa pekerjaan dengan progres yang tidak on schedule yang terdiri dari dua tipe. Di antaranya, keterlambatan karena faktor pelaksana  kurang tanggap, kedua karena faktor alam seperti pekerjaan jembatan yang terendam banjir. Untuk mengejar progres tersebut, pohaknya akan mengoptimalkan tim teknis dan tim konsultan pengawas lapangan.

“Jika masih belum tercapai akan dilakukan teguran atau peringatan kepada pelaksana. Sedangkan yang terdampak banjir akan diupayakan opsi penyesuaian metode pelaksanaan di lapangan,” kata Hadi.

Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, 18 pekerjaan itu ada beberapa yang berpotensi selesai hingga tututp anggaran nanti. Namun, mayoritas tidak akan selesai. Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas PUTR mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sangsi berupa denda berjalan sesuai dengan aturan. Tidak hanya itu, kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu akan dijatuhi blacklist.

“Sudah kami bicarakan dengan DPUTR, konsekwensi pekerjaan yang tidak selesai bisa diblacklist. Agar tahun depan tidak bisa ikut lelang,” tegas Hamdi. (fir/han)

GRESIK – Tahun anggaran 2021 tinggal menyisakan hitungan minggu. Namun, belasan proyek infrastruktur milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih berprogres rendah. Alhasil, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut terancam kena blacklist karena tidak bisa menyelesaikan tepat waktu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sedikitnya ada 40 paket pekerjaan konstruksi yang dilelang, namun baru 22 paket yang sudah selesai 100 persen. Sisanya, 18 paket masih berprogres rendah.

Misalnya pekerjaan Puskesmas Dadapkuning. Sejauh ini, puskesmas yang menjadi langganan banjir akibat luapan Kali Lamong itu baru berprogres 15 persen. Kemudian, Jalan ruas Lowayu yang baru 9 persen. Jembatan Martadinata 17 persen, Jalan Lasem-Lowayu 19 persen, Jembatan Klampok 7 persen.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Achmad Hadi mengatakan, pihaknya secara berkala sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev). Dari hasil monev itu, diakui memang ada beberapa pekerjaan dengan progres yang tidak on schedule yang terdiri dari dua tipe. Di antaranya, keterlambatan karena faktor pelaksana  kurang tanggap, kedua karena faktor alam seperti pekerjaan jembatan yang terendam banjir. Untuk mengejar progres tersebut, pohaknya akan mengoptimalkan tim teknis dan tim konsultan pengawas lapangan.

“Jika masih belum tercapai akan dilakukan teguran atau peringatan kepada pelaksana. Sedangkan yang terdampak banjir akan diupayakan opsi penyesuaian metode pelaksanaan di lapangan,” kata Hadi.

Menanggapi hal ini, Sekertaris Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan, 18 pekerjaan itu ada beberapa yang berpotensi selesai hingga tututp anggaran nanti. Namun, mayoritas tidak akan selesai. Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas PUTR mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sangsi berupa denda berjalan sesuai dengan aturan. Tidak hanya itu, kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu akan dijatuhi blacklist.

“Sudah kami bicarakan dengan DPUTR, konsekwensi pekerjaan yang tidak selesai bisa diblacklist. Agar tahun depan tidak bisa ikut lelang,” tegas Hamdi. (fir/han)