GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik menyoroti Rancangan Anggaran Belanja Daerah pada R-APBD 2022. Salah satunya, terkait anggaran di pos pelayanan dasar. Hal ini disampaikan masing-masing fraksi pada pemandangan umumnya.
Anggota Fraksi Gerindra Abdullah Munir mengatakan anggaran bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp 955 miliar. Angka tersebut memang lebih besar Rp 61,9 dibanding P-APBD 2021. Namun sayangnya, kenaikan diperuntukkan pada belanja operasi. Sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan.
Demikian pula berkaitan dengan bidang kesehatan. Anggaran yang dialokasikan Rp 558, 556 miliar turun Rp 131, 38 miliar dibandingkan P-APBD 2021. Pihaknya berharap, penurunan pos anggaran tersebut tidak berdampak pada dukungan penanganan pandemi. “Baik proses vaksinasi dan belanja kesehatan lainnya. Termasuk program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir. Menurutnya, anggaran untuk dinas pendidikan sebaiknya diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi standar pelayanan minimaldan pemenuhan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Baik kelayakan bangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan media belajar lainnya. “Harus mendapat prioritas pada belanja pendidikan baik itu untuk sekolah negeri maupun swasta,” ungkap dia.
Pihaknya juga meminta secara rinci data prosentase dan nominal dari belanja pendidikan yang diperuntukkan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebab, kondisi di lapangan, masih terjadi ketimpangan antara pemenuhan standar pelayanan minimal di sekolah-sekolah. “Perlu penyamarataan, agar tidak ada lagi sekolah yang difavoritkan begitupun sekolah yang dianggap berkualitas rendah,” imbuhnya. (rof)
GRESIK – DPRD Kabupaten Gresik menyoroti Rancangan Anggaran Belanja Daerah pada R-APBD 2022. Salah satunya, terkait anggaran di pos pelayanan dasar. Hal ini disampaikan masing-masing fraksi pada pemandangan umumnya.
Anggota Fraksi Gerindra Abdullah Munir mengatakan anggaran bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp 955 miliar. Angka tersebut memang lebih besar Rp 61,9 dibanding P-APBD 2021. Namun sayangnya, kenaikan diperuntukkan pada belanja operasi. Sedangkan pada belanja modal mengalami penurunan.
Demikian pula berkaitan dengan bidang kesehatan. Anggaran yang dialokasikan Rp 558, 556 miliar turun Rp 131, 38 miliar dibandingkan P-APBD 2021. Pihaknya berharap, penurunan pos anggaran tersebut tidak berdampak pada dukungan penanganan pandemi. “Baik proses vaksinasi dan belanja kesehatan lainnya. Termasuk program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PKB Syahrul Munir. Menurutnya, anggaran untuk dinas pendidikan sebaiknya diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi standar pelayanan minimaldan pemenuhan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Baik kelayakan bangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan media belajar lainnya. “Harus mendapat prioritas pada belanja pendidikan baik itu untuk sekolah negeri maupun swasta,” ungkap dia.
Pihaknya juga meminta secara rinci data prosentase dan nominal dari belanja pendidikan yang diperuntukkan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebab, kondisi di lapangan, masih terjadi ketimpangan antara pemenuhan standar pelayanan minimal di sekolah-sekolah. “Perlu penyamarataan, agar tidak ada lagi sekolah yang difavoritkan begitupun sekolah yang dianggap berkualitas rendah,” imbuhnya. (rof)
