alexametrics
24 C
Gresik
Friday, 27 May 2022

Anggaran Pendidikan 2022 Belum Maksimal

GRESIK – Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD 2022 diproyeksi mencapai Rp 3,63 triliun. Atau naik Rp 200 miliar dibandingkan APBD 2021 yang mencapai Rp 3,43 Triliun.

Dari besaran anggaran itu, sektor pendidikan yang merupakan pelayanan dasar pembangunan, Bupati Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah mengalokasikan APBD sebesar 23,53 persen. Mirisnya, anggaran pendidikan tersebut termasuk gaji pegawai.

Nah, jika merujuk amanah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat 1 mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN.

Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, plot anggaran yang disampaikan Bupati Fandi Akhmad Yani kemarin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada APBD 2020 misalnya. Saat itu, Pemkab memiliki APBD senilai Rp 3,79 triliun. Dari jumlah itu, sektor pendidikan diplot sebesar 26 persen.

Angka itu sudah melebihi amanat undang-undang secara prosentase, namun anggaran untuk fungsi pendidikan sendiri hanya 7,8 persen dari APBD. Sisanya, anggaran untuk gaji pegawai.

Nah pada APBD 2021 ini pun demikian. Dari total belanja daerah Rp 3,4 triliun, bidang pendidikan mendapatkan anggaran Rp 881,27 miliar atau 25,67 persen. Dari jumlah itu, hampir 50 persen untuk gaji pegawai.

Kemarin (17/3), dalam Musrenbang RKPD 2022, Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan plot anggaran untuk pendidikan diproyeksi mencapai 23,53 persen. Jumlah itu memang secara prosentasi sudah memenuhi amanat undang-undang. Namun, Apabila dirinci kembali, prosentase itu termasuk gaji pegawai dan belanja lain. Artinya, undang-undang yang mengamanatkan dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN belum dilaksanakan di kepemimpinan pertama Bupati Fandi Akhmad Yani.

Selain itu, plot APBD dari tahun ke tahun untuk kepentingan publik selalu kalah dengan pengeluaran gaji pegawai dan operasional pegawai.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Gresik Hermanto T Sianturi mengatakan, Musrenbang itu sebagai wadah untuk seluruh elemen memberikan masukan kepada pemerintah untuk pembangunan ke depan.  Terkait proyeksi APBD tahun 2022 nantinya plot-plot anggaran tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.   “Kalau pendidikan 23,53 persen itu sudah termasuk APBN,” kata Hermanto. Meski begitu, Herman mengaku dalam RKPD yang disampaikan kemarin sudah selaras dengan program kepemimpinan kedepan. Yakni Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah. “Ya keinginan beliau seperti yang disampaikan di RKPD itu. Tapi masih perlu untuk dibahas dalam Musrenbang tersebut,” tandasnya. (fir/han)

GRESIK – Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD 2022 diproyeksi mencapai Rp 3,63 triliun. Atau naik Rp 200 miliar dibandingkan APBD 2021 yang mencapai Rp 3,43 Triliun.

Dari besaran anggaran itu, sektor pendidikan yang merupakan pelayanan dasar pembangunan, Bupati Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah mengalokasikan APBD sebesar 23,53 persen. Mirisnya, anggaran pendidikan tersebut termasuk gaji pegawai.

Nah, jika merujuk amanah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat 1 mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN.

-

Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, plot anggaran yang disampaikan Bupati Fandi Akhmad Yani kemarin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada APBD 2020 misalnya. Saat itu, Pemkab memiliki APBD senilai Rp 3,79 triliun. Dari jumlah itu, sektor pendidikan diplot sebesar 26 persen.

Angka itu sudah melebihi amanat undang-undang secara prosentase, namun anggaran untuk fungsi pendidikan sendiri hanya 7,8 persen dari APBD. Sisanya, anggaran untuk gaji pegawai.

Nah pada APBD 2021 ini pun demikian. Dari total belanja daerah Rp 3,4 triliun, bidang pendidikan mendapatkan anggaran Rp 881,27 miliar atau 25,67 persen. Dari jumlah itu, hampir 50 persen untuk gaji pegawai.

Kemarin (17/3), dalam Musrenbang RKPD 2022, Bupati Fandi Akhmad Yani menyampaikan plot anggaran untuk pendidikan diproyeksi mencapai 23,53 persen. Jumlah itu memang secara prosentasi sudah memenuhi amanat undang-undang. Namun, Apabila dirinci kembali, prosentase itu termasuk gaji pegawai dan belanja lain. Artinya, undang-undang yang mengamanatkan dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN belum dilaksanakan di kepemimpinan pertama Bupati Fandi Akhmad Yani.

Selain itu, plot APBD dari tahun ke tahun untuk kepentingan publik selalu kalah dengan pengeluaran gaji pegawai dan operasional pegawai.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Gresik Hermanto T Sianturi mengatakan, Musrenbang itu sebagai wadah untuk seluruh elemen memberikan masukan kepada pemerintah untuk pembangunan ke depan.  Terkait proyeksi APBD tahun 2022 nantinya plot-plot anggaran tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.   “Kalau pendidikan 23,53 persen itu sudah termasuk APBN,” kata Hermanto. Meski begitu, Herman mengaku dalam RKPD yang disampaikan kemarin sudah selaras dengan program kepemimpinan kedepan. Yakni Nawa Karsa Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wabup Aminatun Habibah. “Ya keinginan beliau seperti yang disampaikan di RKPD itu. Tapi masih perlu untuk dibahas dalam Musrenbang tersebut,” tandasnya. (fir/han)

Most Read

Berita Terbaru

/