alexametrics
27C
Gresik
Wednesday, 24 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kontrak Pengelola Parkir Jalan Bakal Diputus

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

GRESIK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik bakal memutus kontrak pengelola parkir tepi jalan yang sudah ada mesin elektroniknya. Selain itu, juru parkir (jukir) juga dilakukan rekrutmen ulang. Ini setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) baru tentang parkir.

Kepala Dishub Kabupaten Gresik Nanang Setiawan mengatakan untuk pengelolaan parkir nantinya akan dikelola pemerintah sendiri. Sehingga, pihak swasta yang selama ini mengusai pengelolaan parkir akan diputus kontrak.

“Yang sudah ada mesin elektroniknya, kerjasama dengan pihak ketiga kemungkinan besar tidak akan kami lanjutkan. Dengan kata lain akan kami kelola sendiri,” katanya kepada Radar Gresik.

Begitu juga dengan pola rekruitmen jukir. Jukir yang akan bertugas pada titik parkir elektronik melalui proses rekruitmen dengan membuat surat lamaran kerja. Nantinya mereka akan mendapatkan gaji tidak lebih 40 persen dari pendapatan harian.

Sementara perihal bank yang akan menghimpun dana retribusi, kata Nanang, pihaknya menyerahkan hal itu pada Bank Jatim. Sesuai informasi yang dia peroleh, pihak Bank Jatim nantinya akan bekerjasama juga dengan Bank BCA dan Bank Mandiri.

“Tidak boleh ada yang memungut (non tunai) dilapangan. Jika dilakukan kami berikan sanksi,” tegasnya.

Diakuinya, saat ini sektor pendapatan perparkiran di Gresik belum optimal lantaran menunggu Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, dengan keluarnya Perda tersebut disiapkan Rp1,2 M untuk gaji juru parkir (Jukir), operasional tempat parkir elektronik, sewa hosting 50 juta, kertas print Tempat Parkir Elektronik (TPE) sebesar 13 Juta.

“Untuk terkait parkir elektronik sudah keluar yakni Perda Nomor 3 tahun 2021,” jelasnya

Dalam waktu dekat, Dishub bakal menggelar rapat bersama stakeholder terkait penerapan parkir dengan sistem digital dengan mengundang jasa integrator sim serta perbankan, termasuk penyedian jasa.

Dia pun berharap, dalam waktu dekat parkir elektronik bisa digunakan oleh masyarakat sehingga bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan awal, yakni mencegah kebocoran retribusi.

“Semoga semuanya selesai dalam waktu satu atau dua bulan,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, banyak pemilik kendaraan yang masih membayar parkir secara tunai ke juru parkir. Salah satunya, Mutia Anisa warga Usman Sadar. Meski dia sudah ada mesin parkir elektronik pihaknya masih membayar secara manual ke juru parkir.

“Iya, ini masih bayar Rp2.000 ke juru parkir, belum pernah bayar pakai nontunai,” ujarnya

Mutia berharap agar keberadaan parkir elektronik bisa dimaksimalkan sesuai dengan tujuan awal yakni mencegah kebocoran retribusi dengan pembayaran non tunai.

“Beberapa kali kesini tetap bayar manual. Sebenarnya cukup disayangkan karena (mesin) tidak bisa difungsikan secara optimal ” terangnya. (fir/rof)

Mobile_AP_Rectangle 1

GRESIK – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gresik bakal memutus kontrak pengelola parkir tepi jalan yang sudah ada mesin elektroniknya. Selain itu, juru parkir (jukir) juga dilakukan rekrutmen ulang. Ini setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) baru tentang parkir.

Kepala Dishub Kabupaten Gresik Nanang Setiawan mengatakan untuk pengelolaan parkir nantinya akan dikelola pemerintah sendiri. Sehingga, pihak swasta yang selama ini mengusai pengelolaan parkir akan diputus kontrak.

“Yang sudah ada mesin elektroniknya, kerjasama dengan pihak ketiga kemungkinan besar tidak akan kami lanjutkan. Dengan kata lain akan kami kelola sendiri,” katanya kepada Radar Gresik.

Mobile_AP_Half Page

Begitu juga dengan pola rekruitmen jukir. Jukir yang akan bertugas pada titik parkir elektronik melalui proses rekruitmen dengan membuat surat lamaran kerja. Nantinya mereka akan mendapatkan gaji tidak lebih 40 persen dari pendapatan harian.

Sementara perihal bank yang akan menghimpun dana retribusi, kata Nanang, pihaknya menyerahkan hal itu pada Bank Jatim. Sesuai informasi yang dia peroleh, pihak Bank Jatim nantinya akan bekerjasama juga dengan Bank BCA dan Bank Mandiri.

“Tidak boleh ada yang memungut (non tunai) dilapangan. Jika dilakukan kami berikan sanksi,” tegasnya.

Diakuinya, saat ini sektor pendapatan perparkiran di Gresik belum optimal lantaran menunggu Peraturan Daerah (Perda).

Menurutnya, dengan keluarnya Perda tersebut disiapkan Rp1,2 M untuk gaji juru parkir (Jukir), operasional tempat parkir elektronik, sewa hosting 50 juta, kertas print Tempat Parkir Elektronik (TPE) sebesar 13 Juta.

“Untuk terkait parkir elektronik sudah keluar yakni Perda Nomor 3 tahun 2021,” jelasnya

Dalam waktu dekat, Dishub bakal menggelar rapat bersama stakeholder terkait penerapan parkir dengan sistem digital dengan mengundang jasa integrator sim serta perbankan, termasuk penyedian jasa.

Dia pun berharap, dalam waktu dekat parkir elektronik bisa digunakan oleh masyarakat sehingga bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan awal, yakni mencegah kebocoran retribusi.

“Semoga semuanya selesai dalam waktu satu atau dua bulan,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, banyak pemilik kendaraan yang masih membayar parkir secara tunai ke juru parkir. Salah satunya, Mutia Anisa warga Usman Sadar. Meski dia sudah ada mesin parkir elektronik pihaknya masih membayar secara manual ke juru parkir.

“Iya, ini masih bayar Rp2.000 ke juru parkir, belum pernah bayar pakai nontunai,” ujarnya

Mutia berharap agar keberadaan parkir elektronik bisa dimaksimalkan sesuai dengan tujuan awal yakni mencegah kebocoran retribusi dengan pembayaran non tunai.

“Beberapa kali kesini tetap bayar manual. Sebenarnya cukup disayangkan karena (mesin) tidak bisa difungsikan secara optimal ” terangnya. (fir/rof)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

Berita Terkait

Desktop_AP_Rectangle 1

Berita HITS

Desktop_AP_Rectangle 2

Berita Terbaru