alexametrics
31 C
Gresik
Friday, 12 August 2022

Bupati Gresik Dinilai Hambat Bantuan Hibah ke Masyarakat

GRESIK – Kebijakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengalihkan belanja hibah dari uang menjadi barang mendapat sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Hal ini dinilai akan menghambat dan membuat pelaksanaan di lapangan amburadul. Apalagi, perubahan tersebut baru akan diterapkan pada akhir tahun anggaran.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan, dengan kebijakan tersebut, apakah mungkin dalam jangka waktu tiga bulan hibah belanja bisa diserap. “Apakah OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red) mampu melaksanakan dengan format baru bantuan hibah berupa barang, yang hingga saat ini tidak jelas bagaimana mekanisme dan tata caranya. Dipastikan terjadi kerumitan dan rawan tidak bisa direalisasi. Jika demikian bupati jelas menghambat bantuan hibah,” ujar politisi senior PKB tersebut.

Dijelaskan, selama ini penerima bantuan hibah seperti lembaga keagamaan, masjid, musala, lembaga pendidikan swasta, mulai PAUD, TK, RA, SD/MI, SMP/MTs maupun SMU/SMK/MA termasuk pelaku UMKM mendapat bantuan hibah berupa uang. Namun,  di tahun 2022 ini diubah menjadi barang. “Dengan perubahan tersebut anggaran di pos belanja hibah serapannya rendah. Sampai saat ini (belanja hibab,red) baru terealisasi 18,47 persen,” kata Syafi’ AM.

GRESIK – Kebijakan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengalihkan belanja hibah dari uang menjadi barang mendapat sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Hal ini dinilai akan menghambat dan membuat pelaksanaan di lapangan amburadul. Apalagi, perubahan tersebut baru akan diterapkan pada akhir tahun anggaran.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan, dengan kebijakan tersebut, apakah mungkin dalam jangka waktu tiga bulan hibah belanja bisa diserap. “Apakah OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red) mampu melaksanakan dengan format baru bantuan hibah berupa barang, yang hingga saat ini tidak jelas bagaimana mekanisme dan tata caranya. Dipastikan terjadi kerumitan dan rawan tidak bisa direalisasi. Jika demikian bupati jelas menghambat bantuan hibah,” ujar politisi senior PKB tersebut.

Dijelaskan, selama ini penerima bantuan hibah seperti lembaga keagamaan, masjid, musala, lembaga pendidikan swasta, mulai PAUD, TK, RA, SD/MI, SMP/MTs maupun SMU/SMK/MA termasuk pelaku UMKM mendapat bantuan hibah berupa uang. Namun,  di tahun 2022 ini diubah menjadi barang. “Dengan perubahan tersebut anggaran di pos belanja hibah serapannya rendah. Sampai saat ini (belanja hibab,red) baru terealisasi 18,47 persen,” kata Syafi’ AM.

Most Read

Berita Terbaru

/