Persoalan ini bukan terkait besar kecilnya nominal. Tapi ini membuat citra pemerintah seakan-akan jualan atribut. Jelas ini tidak baik bagi roda pemerintahan. “Padahal semua keuangan yang dikelola OPD harus ada administrasinya. Ke depan kami minta ajukan saja di APBD,” terangnya.
Dijelaskan, penarikan biaya atribut ini baru terjadi tahun ini saja. Tahun lalu cakades diminta untuk membeli sendiri-sendiri atribut yang dibutuhkan saat pelantikan. “Dengan alasan tidak seragam. Maka tahun ini dikoordinir OPD terkait. Ini kan gak etis,” tegasnya.
Ditambahkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang karena kepala OPD tidak hadir pada hearing kali ini. Pihaknya meminta mereka menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Karena tarikan tersebut ternyata tidak ada kwitansi yang diberikan kepada kades,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa Nur Salim mengaku akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Pihaknya akan melengkapi data yang diminta dewan. “Kami akan lengkapi dan sampaikan pada pertemuan mendatang,” imbuhnya. (adv/rof)