GRESIK – Pelantikan kepala desa (kades) yang telah berlangsung pada 20 April lalu masih menyisakan masalah. Kalangan dewan mendapatkan keluhan adanya tarikan pembelian atribut kepada calon kades yang akan dilantik. Nominalnya mencapai Rp 900 ribu perorang.
Mendapat keluhan tersebut, Komisi I DPRD Gresik langsung bergerak. Kemarin, mereka memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. “Kami menyayangkan adanya tarikan tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifudin.
Menurut dia, meski tarikannya hanya Rp 900 ribu, namun jika dikalikan 47 cakades bisa terkumpul Rp 42,3 juta. “Kami hanya mempertanyakan. Kenapa tidak dianggarkan saja di APBD. Jika memang ada kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, pelantikan kades sebenarnya sudah dianggarkan Rp 130 juta di APBD. Kalau memang kurang, kenapa tidak diajukan sekalian. “Sehingga tidak ada tarikan seperti ini,” ungkapnya.
GRESIK – Pelantikan kepala desa (kades) yang telah berlangsung pada 20 April lalu masih menyisakan masalah. Kalangan dewan mendapatkan keluhan adanya tarikan pembelian atribut kepada calon kades yang akan dilantik. Nominalnya mencapai Rp 900 ribu perorang.
Mendapat keluhan tersebut, Komisi I DPRD Gresik langsung bergerak. Kemarin, mereka memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini dilakukan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. “Kami menyayangkan adanya tarikan tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Gresik Muchamad Zaifudin.
Menurut dia, meski tarikannya hanya Rp 900 ribu, namun jika dikalikan 47 cakades bisa terkumpul Rp 42,3 juta. “Kami hanya mempertanyakan. Kenapa tidak dianggarkan saja di APBD. Jika memang ada kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, pelantikan kades sebenarnya sudah dianggarkan Rp 130 juta di APBD. Kalau memang kurang, kenapa tidak diajukan sekalian. “Sehingga tidak ada tarikan seperti ini,” ungkapnya.
