GRESIK – Persoalan utang proyek tahun 2022 hingga kini masih juga belum terbayarkan. Wakil rakyat meminta agar segera ada solusi. Sehingga, tidak merugikan para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
“Harus segera dicarikan solusi. Kasihan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,” ujar Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik Abdullah Hamdi.
Menurut dia, Pemkab Gresik harus lebih aktif berkomunikasi dengan kontraktor. Kasihan mereka yang telah meminjam uang dibank untuk pelaksanaan proyek. “Mereka bisa kena tambahan. Harus ada solusi agar tidak merugikan,” terangnya.
Baca Juga : DPRD Gresik Berharap Refocusing Tidak Sentuh Sektor Produktif
Ia menambahkan, seharusnya ada prioritas dari pemerintah. Bagi kontraktor yang sangat butuh bisa segera dibayar dengan pergeseran. Bagi yang masih mampu bisa dibayar saat PAK. “Tapi semuanya harus dikomunikasikan dengam baik,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, saat ini Pemkab Gresik sedang melaksakan refocusing anggaran 30 persen di seluruh OPD. Ini dilakukan untuk menyelesaikan tanggungan proyek 2022. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan proses refocusing masih berjalan. Dinas-dinas sudah mengirimkan rincian program 2023 yang akan direfocusing. “Sudah masuk,” ujarnya.
Baca Juga : Ketua Komisi II DPRD Gresik Penuhi Panggilan Kejari
Kepada wartawan, pihaknya mengatakan saat ini yang paling urgen adalah pembayaran proyek 2022 dan pembayaran gaji PPPK. “Memang ini ada pergeseran anggaran untuk hal paling urgen pembayaran gaji PPPK dan kekurangan proyek 2022,” imbuhnya. (rof)
GRESIK – Persoalan utang proyek tahun 2022 hingga kini masih juga belum terbayarkan. Wakil rakyat meminta agar segera ada solusi. Sehingga, tidak merugikan para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
“Harus segera dicarikan solusi. Kasihan kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu,” ujar Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik Abdullah Hamdi.
Menurut dia, Pemkab Gresik harus lebih aktif berkomunikasi dengan kontraktor. Kasihan mereka yang telah meminjam uang dibank untuk pelaksanaan proyek. “Mereka bisa kena tambahan. Harus ada solusi agar tidak merugikan,” terangnya.
Baca Juga : DPRD Gresik Berharap Refocusing Tidak Sentuh Sektor Produktif
Ia menambahkan, seharusnya ada prioritas dari pemerintah. Bagi kontraktor yang sangat butuh bisa segera dibayar dengan pergeseran. Bagi yang masih mampu bisa dibayar saat PAK. “Tapi semuanya harus dikomunikasikan dengam baik,” imbuhnya.
Sekedar diketahui, saat ini Pemkab Gresik sedang melaksakan refocusing anggaran 30 persen di seluruh OPD. Ini dilakukan untuk menyelesaikan tanggungan proyek 2022. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan proses refocusing masih berjalan. Dinas-dinas sudah mengirimkan rincian program 2023 yang akan direfocusing. “Sudah masuk,” ujarnya.
Baca Juga : Ketua Komisi II DPRD Gresik Penuhi Panggilan Kejari
Kepada wartawan, pihaknya mengatakan saat ini yang paling urgen adalah pembayaran proyek 2022 dan pembayaran gaji PPPK. “Memang ini ada pergeseran anggaran untuk hal paling urgen pembayaran gaji PPPK dan kekurangan proyek 2022,” imbuhnya. (rof)
