GRESIK– Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik dinilai Komisi III DPRD Gresik tidak semakin membaik. Banyak proyek infrastruktur yang sudah lelang dan ada pemenangnya, tetapi belum dikerjakan. Selain itu, progress pekerjaan dari pemenang lelang hasilnya rendah. “Proyek infrastruktur yang didanai APBD Gresik tahun 2020, kami yakin tidak akan selesai dan bakal molor,”kata Sekretraris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, kemarin.
Berdasarkan pantauan yang dilakukan, sambung politisi PKB ini, beberapa proyek yang bakal molor pekerjaanya yakni underpass Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo yang dianggarkan Rp 5,2 miliar. “Karena perencanaannya kurang matang, pasti molor proyek itu. Bahkan, pada draft dokumen KUA PPAS (kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara) APBD 2021, masih minta tambahan anggaran lagi,” imbuhnya.
Semestinya, lanjut Abdullah Hamdi, kalau perencanaanya bagus, maka proyek underpass langsung di pasang box culvert besar untuk terowongannya. Kemudian diatasnya di pasang precast dengan memesan dari pabrikan, bisa cepat tuntas pekerjaannya.
“Ini kan (proyek underpass) tidak direncanakan seperti itu. Jadi, butuh waktu yang lama. Bahkan, saya yakin tidak akan selesai sampai akhir tahun,” tuturnya.
Begitu juga pekerjaan proyek peningkatan Jalan Raya Cerme –Metatu, tepatnya di ruas Desa Dungus, progresnya masih rendah. Kontraktor yang mengerjakan jalan status jalan Kabupaten itu, selesai mengerjakan agregat sebagai pondasi jalan. Sedangkan pengaspalan belum sama sekali.
Sejatinya, proyek tersebut lanjutan di tahun 2019 lalu. Bahkan di tahun 2019, Komisi III sudah memberi catatan merah karena pengerjaan molor sampai tahun anggaran (TA) berakhir. Termasuk, kualitas pekerjaan proyek jelek. Ironisnya, lanjutan proyek yang didanai APBD Gresik tahun 2020 senilai Rp 12 miliar untuk peningkatan jalan sekaligus membuat saluran air, juga ditengarai jelek.
Dalam pantauan Abdullah Hamdi, kontraktor baru mengerjakan agregat jalan. Untuk saluran drainasenya juga progressnya masih minim.
“Tidak akan selesai. Apalagi, sudah memasuki musim penghujan,”tegasnya.
Tidak berhenti sampai disitu, Abdullah Hamdi juga menyoroti proyek infrastruktur yang didanai APBD 2020, terkesan siluman. Sebab, pemenang lelang tidak dicantumkan dalam layanan pengadaan secara elektronik. Termasuk, direksi kit, papan pengumuman yang seharusnya terpasang di lapangan, ternyata tidak ada.
“Kalau begini, masyarakat tak bisa berperan aktif ikut melakukan pengawasan,”papar dia.
Sorotan senada berasal dari anggota DPRD Gresik dari daerah pemilihan (Dapil) Gresik-Kebomas, Syaichu Busyiri. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur di perkotaan yang jelek. Padahal, menguras dana dari APBD Gresik yang sangat besar. Salah satunya, proyek revitalasasi Alun-alun Gresik.“Masak lampu yang terpasang neon dengan pencahayaan yang tak memadai. Kalau dibandingkan di daerah lain, Alun-alun pasti terang benderang.”pungkas dia. (fir/han)
